KABARINDO, JAKARTA - Sebuah kebanggaan tersendiri, Jakarta menjadi tuan rumah pertemuan gubernur dan wali kota negara-negara anggota ASEAN, yang dikenal sebagai "Meeting of Governors and Mayors of ASEAN Capital (MGMAC)" dan "ASEAN Mayors Forums (AMF) 2023".
Pertemuan tersebut sebagai wujud nyata Jakarta dalam mendukung ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan.
Mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih, dibalut jas dan celana abu-abu, tampak Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tersenyum berjalan di atas karpet merah yang sudah disediakan. Turut mendampingi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Joko Agus Setyono yang mengenakan jas berwarna hitam.
Heru pun berdiri di layar latar menanti dan bersiap menyambut delegasi dari berbagai negara yang tiba. Tak lama kemudian, tamu mulai berdatangan.
Terdengar Heru memberikan salam kepada tamu yang datang dari macam negara sembari berjabat tangan. Semakin jelas rasa bangga Jakarta menjadi tuan rumah dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 ASEAN.
Adanya MGMAC-AMF ini, menjadi kesempatan emas bagi Jakarta untuk menunjukkan wajah kota yang terus tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari kota-kota global di kawasan ASEAN.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta percaya bahwa pembangunan kota berkelanjutan akan mendukung tujuan bersama dalam memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan untuk kemakmuran rakyat ASEAN dan dunia.
Sebagai pemerintah kota dan daerah di Asia Tenggara, DKI Jakarta memiliki tujuan yang sama untuk mendukung keberlanjutan relevansi ASEAN dalam merespons tantangan kawasan dan global.
Dalam rangkaian MGMAC-AMF 2023 yang berlangsung pada 1-2 Agustus 2023, ini tempat menyalurkan segala aspirasi para kepala daerah dalam perwujudan visi komunitas pada ASEAN 2025.
Bukan hanya sebagai wadah menyalurkan aspirasi, rangkaian dari acara internasional ini juga menjadi ajang tukar pengalaman antara DKI Jakarta dengan negara lain ataupun sebaliknya, untuk mengatasi ragam permasalahan.
Enam poin deklarasi
Pertemuan yang berakhir pada Rabu (2/8) menghasilkan enam poin yang dideklarasikan dan menjadi komitmen bersama untuk membangun kemitraan demi menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
Forum itu juga menyusun enam deklarasi yang ditandatangani bersama untuk mewujudkan kota berkelanjutan.
Deklarasi pertama berupa imbauan kepada para pemimpin ASEAN untuk mendalami pertemuan gubernur dan wali kota serta menerapkan pada pembangunan komunitas ASEAN.
Inisiatif ini akan berkontribusi pada peningkatan hubungan perkotaan-perdesaan dan peran kota-kota perantara untuk mempercepat transformasi perdesaan dan pemberantasan kemiskinan yang memperkuat efektivitas dan kapasitas kelembagaan ASEAN dalam memajukan integrasi regional sebagai pusat pertumbuhan.
Kedua, mendorong pemerataan dan pembangunan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif yang mendorong kondisi kehidupan dan peluang ekonomi yang lebih baik serta memastikan akses pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk semua, termasuk anak-anak, perempuan, remaja, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan.
Ketiga, dukungan untuk pengembangan konektivitas digital yang terjangkau dan berkecepatan tinggi untuk daerah perkotaan, kota perantara, masyarakat pinggiran dan perdesaan dari para Pemimpin ASEAN untuk menjembatani kesenjangan infrastruktur dan inovasi digital yang penting dalam mendorong integrasi ekonomi regional.
Keempat, berkomitmen melakukan pendekatan berbasis alam atau ekosistem serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk mempercepat pencapaian ketahanan berkelanjutan, membuat kota lebih layak huni dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan.
Kelima, memperkuat arsitektur kesehatan perkotaan yang berfungsi sebagai landasan untuk mencapai pertumbuhan dan kesejahteraan sosial-ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat ASEAN.
Keenam, mendorong pembiayaan hijau untuk mengembangkan lingkungan yang secara aktif mempromosikan investasi swasta dalam proyek perkotaan berkelanjutan melalui skema pembiayaan inovatif dan campuran yang secara langsung mendanai inisiatif yang dipimpin kota dan bersandar pada masyarakat yang hemat biaya, kemitraan swasta.
Selain itu, para delegasi ASEAN juga berkomitmen dalam Jakarta Declaration (Deklarasi Jakarta) AMF 2023, khususnya terkait pembangunan ekonomi.
Deklrasi itu, antara lain mempromosikan pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk kemakmuran kota dan daerah Jakarta melalui pengembangan kewirausahaan dan inovasi, serta mendorong pengembangan investasi ekonomi hijau dan biru di sektor-sektor yang menghasilkan pekerjaan yang layak.
Hal tersebut turut mendorong kemajuan teknologi dan industri bagi UMKM, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kota yang berkelanjutan. Jakarta juga akan menjajaki sinergi dengan "ASEAN Villages Network" untuk mempromosikan pembangunan perdesaan.
Kemudian, menyerahkan negara anggota ASEAN (ASEAN Member States atau AMS) untuk menciptakan dan memperkuat lingkungan pendukung, termasuk akses ke keuangan, dan investasi dan kerja sama ekonomi lintas batas, untuk membuka potensi kota dan pemerintah daerah.
Jakarta mendesak AMS untuk menetapkan kebijakan, peraturan, dan mekanisme yang menguntungkan yang memfasilitasi dukungan keuangan untuk inisiatif lokal. Ini termasuk merampingkan prosedur, menyediakan opsi kredit yang terjangkau, dan mempromosikan model pembiayaan yang inovatif.
Terakhir, Keketuaan MGMAC dan AMF 2024 diserahkan kepada Gubernur Vientiane, Laos, Atsaphangthong Siphandone, serta akan digelar di Ibu Kota Laos, Vientiane.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA mengatakan bahwa ASEAN memiliki kekuatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Posisi dan peran ASEAN sebagai kawasan dengan pertumbuhan tertinggi, sejalan dengan berbagai potensi yang dimiliki kawasan ini seperti natural resources, manpower, technology, dan stability region (peace zone). Inilah esensi dari ASEAN sebagai "the epicentrum of growth".
Menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan perkotaan, tidak bisa dipisahkan dengan pola relasi dengan kawasan rural atau perdesaan sebagai penyangga utama.
Adapun dalam tata kelola kota cerdas, teknologi dan informasi menjadi kunci untuk menciptakan pelayanan perkotaan melalui efek "Faster, Easier, Cheaper, and Better" (FECB) dalam membangun Smart City.
MGMAC dan AMF menghadirkan lebih dari 500 peserta, meliputi gubernur dan wali kota negara-negara ASEAN, perwakilan asosiasi pemerintah daerah dari negara anggota ASEAN, Community Permanent Representative ASEAN, mitra kerja sama (partners) dan badan multilateral lainnya.
