(Foto: Pelantikan Presiden Honduras, Xiomara Castro, pada 27 Januari 2022 -AFP)
KABARINDO, TEGUCIGALPA – Honduras telah mencabut undang-undang kerahasiaan yang kontroversial dalam upaya memerangi korupsi setelah sesi parlemen larut malam hari Selasa (1/3).
Salah satu alasan undang-undang kerahasiaan itu dianggap kontroversial adalah karena adanya aturan merahasiakan dokumen publik yang diduga terkait dengan keamanan dan pertahanan nasional.
Undang-undang tersebut disetujui pada 2013, ketika mantan presiden Juan Orlando Hernandez, yang dicari-cari oleh Amerika Serikat karena diduga memiliki hubungan dengan pengedar narkoba, menjadi pemimpin parlemen.
Baca juga: Mantan Presiden Honduras Hadapi Sidang Ekstradisi
Pengesahan UU bernama Klasifikasi Dokumen Publik Terkait Hukum Keamanan dan Pertahanan Negara itu dikritik secara luas karena memberi politisi cara menyembunyikan bukti penggunaan dana publik yang tidak tepat.
"Hari bersejarah bagi Honduras. Kongres Nasional mencabut undang-undang kerahasiaan yang jahat dengan mayoritas suara dan mengambil satu langkah lagi dalam memerangi korupsi dan impunitas," kata badan legislatif negara itu dalam sebuah kiriman di Twitter.
"Sebuah undang-undang yang melindungi mereka yang melakukan tindakan korupsi di Honduras telah dicabut," kata presiden Kongres Luis Redondo.
Pergantian Presiden
Hernandez naik menjadi presiden pada tahun 2014 dan menjabat selama dua periode dari 2014 hingga 2022 meskipun Honduras melarang pemilihan ulang.
Penggantinya, Presiden Xiomara Castro, yang dilantik pada akhir Januari 2022, berjanji selama kampanyenya untuk mencabut undang-undang kerahasiaan dalam upaya mendukung penyelidikan atas dugaan penggunaan dana publik yang tidak semestinya.
Pemimpin sayap kiri itu juga meminta PBB untuk membentuk komisi khusus untuk menyelidiki korupsi dan impunitas (kebebasan dari hukuman) di negara Amerika Tengah itu.
***(Sumber dan foto: AFP/France24)
