KABARINDO, BEIRUT – Kelompok Lebanon, Hizbullah dan Amal, mengatakan pada Sabtu (15/1) mereka akan mengakhiri boikot sesi kabinet yang telah berlangsung selama tiga bulan.
Penghentian boikot membuka jalan bagi para menteri untuk bertemu setelah jeda di tengah krisis ekonomi yang semakin dalam dan keruntuhan mata uang negara itu.
Kelompok-kelompok tersebut, yang mendukung beberapa menteri dalam pemerintahan yang terdiri dari seluruh spektrum politik dan sektarian, mengatakan keputusan itu didorong oleh keinginan untuk menyetujui anggaran 2022 dan membahas pemulihan ekonomi.
Kegagalan untuk mengadakan rapat kabinet telah menunda pembicaraan mengenai rencana pemulihan dengan Dana Moneter Internasional (IMF), yang dipandang penting untuk membuka dukungan internasional untuk mengangkat negara itu keluar dari krisis yang telah mendorong sebagian besar negara itu ke dalam kemiskinan.
Awal Mula Boikot
Hizbullah, sebuah kelompok yang didukung Iran yang memiliki milisi bersenjata lengkap, dan Amal, kelompok Muslim Syiah lainnya, telah meminta pencopotan seorang hakim yang telah mengawasi penyelidikan ledakan besar sebuah pelabuhan di Beirut pada tahun 2020.
Mereka menuduh Hakim Tarek Bitar bias setelah dia berusaha menanyai dua tokoh senior Amal yang didakwa atas ledakan itu.
Dikutip oleh keluarga korban ledakan, Bitar mengatakan dia akan melanjutkan penyelidikannya yang telah berulang kali terhenti oleh serangkaian tuntutan hukum yang diajukan oleh tersangka kuat dalam kasus tersebut.
(Foto: PM Lebanon Najib Mikati -Mina News)
Disambut Baik
Perdana Menteri Najib Mikati mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia menyambut baik keputusan untuk mengakhiri boikot itu dan akan mengadakan pertemuan kabinet segera setelah dia menerima rancangan anggaran 2022 dari Departemen Kementerian Keuangan.
Sebuah sumber pemerintah mengatakan kepada Reuters bahwa tidak akan ada sidang kabinet dalam minggu mendatang karena persiapan anggaran masih berlangsung dan angka-angka untuk rencana pemulihan keuangan sedang disusun.
Mikati mengatakan pemerintahnya sedang berusaha untuk menandatangani perjanjian awal untuk program dukungan IMF pada Februari.
Seorang juru bicara IMF mengatakan kepada Reuters bahwa pembicaraan virtual akan diadakan dengan otoritas Lebanon pada minggu terakhir bulan Januari. ***(Sumber: Reuters; Foto: Press TV)
