KABARINDO, MAKASSAR - Calon Presiden Republik Indonesia (Capres RI), Ganjar Pranowo menyebutkan rapor hukum di tanah air sangatlah jeblok. Dia bahkan hanya memberi angka 5 dari 10.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah dua periode ini saat menjadi pembicara Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Makassar (IKA UNM). Itu digelar di Four Points By Sheraton, Makassar pada Sabtu, 18 November 2023. Ganjar mengatakan, indeks pengekan hukum, hak asasi manusia, demokrasi, hingga pemberantasan korupsi anjlok.
Terutama dalam beberapa bulan ke belakang akibat banyaknya fenomena yang terjadi dalam menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Di antaranya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Dua instansi negara itu dituding telah dipolitisasi oleh rezim yang berkuasa saat ini.
Terkini, juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, yakni Aiman Witjaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Itu karena menyatakan adanya oknum Polri yang diduga memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
“Persepsi publik sekarang ini sudah berbeda. Kalau yang kemarin kelihatan tegas, tapi dengan kejadian-kejadian terakhir ini menjadi goyah. Maka, nilainya kemudian jeblok,” ungkap mantan Gubernur Jawa Tengah itu.
Capres nomor urut tiga ini menambahkan, fenomena tersebut mengundang kemarahan dan menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat.
“Saya kira, ini menjadi peringatan di dalam konteks kita menjaga hukum berjalan dengan baik dan betul-betul imparsial yang kemudian memberikan keadilan kepada semuanya. Menurut saya, ini sesuatu yang penting,” tutur Ganjar.
Pasangan Mahfud MD ini lantas memberi penilaian kepada indeks hukum Indonesia di era pemerintahan Jokowi.“Ya, dari skala satu sampai sepuluh, saya kasih nilai lima,” ujar
