Menjadikan Tradisi Menonton Film Indonesia sebagai Gaya Hidup
KABARINDO, JAKARTA- Indonesia punya komunitas demiFilm Indonesia yang selalu berempati dan speak up tentang industri perfilman nasional.
"Film Indonesia sejak era alm Usmar Ismail dulu sampai ke Anggy Umbara ca sekarang, menurut pengamatanku, hanya menjadi pendamping bagi film impor di semua jalur bioskop. Hingga film nasional mustahil bisa menjadi Tuan Rumah seperti yg terjadi di China (dan India).Solusi yg kusarankan adalah membangun jaringan bioskop baru khusus film Indonesia di semua kota Kabupaten. Setiap bioskop memiliki 4 layar yang hanya menayangkan 4 judul film Indonesia. Setiap judul berhak ditayangkan selama minimal 10 hari. HTM terjangkau (estimasi untuk masa kini berkisar Rp. 20.000,-).Jika ini bisa dilancarkan, dalam tempo 5 tahun, niscaya film Indonesia akan menjadi Tuan Rumah di negeri sendiri,Amin," papar Yan Widjaya lugas tidak hanya sebagai pengamat perfilman tapi juga pengagas dFI.
Segendang sepenarian diaminkan oleh sineas gaek, Garin Nugroho yang sangat setuju, bahkan menurutnya di beberapa negara seperti Philipina , hari libur nasional wajib film lokal.
"Agak kontras memang dari sisi "interest" karena perbioskopan bicaranya business/dagang, dalam artian apa yang paling menguntungkan itu yang dia pertunjukan/tayangkan sementara keinginan agar film nasional jadi Tuan Rumah adalah cita-cita luhur yang perlu diperjuangkan karena itu adanya UU Perfilman no. 33/ 2009 yg mengatur agar cita-cita luhur terhadap film nasional kian hari kian dapat diwujudkan sebagai Tuan/Nyonya di negeri sendiri, melalui pengaturan prosentase jumlah layar namun hingga kini nampak tidak semakin dekat dgn cita-cita luhur tersebut.
Buktinya dari seribuan layar yg dimiliki bioskop berjaringan di era pandemi saat ini, hanya seratusan yg dialokasikan utk filmnasional/indonesia (1: 10). Krn perbedaan "interest" dimaksud. Upaya yg disebutkan pak Yan sudah pernah diupayakan oleh Menteri Jero Wacik, ketika Alm pak Ukus sebagai Dir perfilman di thn 2009 dengan mengimbau para gub/ walikota/bupati melalui Mendagri agar mau membangun fasilitas bioskop guna menayangkan film-film Indonesia di daerah. Namun belum/tidak terlaksana," lanjut Nasruddin pengamat perfilman (ex anggota BP2N).
Lanjut ia tandaskan perlu adanya "keberpihakan" pada film nasional untuk menjadikannya Tuan di negeri sendiri. Tanpa itu terasa cita-cita luhur akan tetap hanya jadi angan-angan belaka.
Mari ke bioskop nonton film nasional
Yuk Nonton Film Indonesia.....!
Foto; Ist
