KABARINDO, BATANG — Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas, menegaskan bahwa kebijakan pangan nasional diarahkan untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi ke tangan rakyat. Menurutnya, sektor pangan harus menjadi pondasi utama pembangunan agar kemerdekaan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat menghadiri Silaturahim Akbar, Buka Puasa Ramadan dan Tarwih Bersamadi Pondok Modern Tazakka, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Minggu (1/3/26).
Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan mengulas perjalanan panjang dukungannya kepada Presiden Prabowo Subianto Yang telah berlangsung selama 15 tahun. Ia menegaskan bahwa dukungan tersebut tidak berubah meski melalui dinamika politik yang panjang dan berliku.
“Saya ini mendukung Pak Prabowo, kalah terus Pak, 15 tahun, kalah terus. Tapi nggak berubah-berubah. Karena saya tahu, saya kenal, saya paham, saya yakin, Pak Prabowo itu seorang patriot,” ujar Zulkifli Hasan.
Ia menilai, arah kebijakan Presiden Prabowo sejalan dengan cita-cita kemerdekaan yang menempatkan ekonomi sebagai alat kesejahteraan rakyat, bukan semata pertumbuhan angka.
“Program-programnya itu, kebijakan-kebijakannya itu, ingin meluruskan cita-cita kita merdeka. Pasal 33, ekonomi Pancasila, kedaulatan tangan rakyat, kebersamaan gotong royong. Dalam Islam disebut teologi al-ma’mun, keberpihakan kepada yang susah, yang miskin,” katanya.
Mantan ketua MPR RI itu menjelaskan, sejak awal dukungan tersebut diberikan, swasembada pangan telah menjadi kesepakatan utama. Menurutnya, penguasaan sektor pangan oleh rakyat adalah kunci pengentasan kemiskinan struktural.
“Dari pertama saya mendukung, kesepakatannya beliau ingin agar kita swasembada. Swasembada pangan, itu artinya 30 persen yang miskin jadi makmur, karena yang 30 persen miskin itu rata-rata yang bidangnya pangan, pertanian, nelayan, peternak,” ujanya .
Ia juga menyoroti dampak panjang liberalisasi ekonomi yang dinilai membuat sektor pangan dikuasai pemodal besar, sementara petani dan nelayan tersisih.
“Begitu kita reformasi, ini pasar bebas. Oleh karena itu yang kaya-kaya, yang punya uang beruang-beruang masuk sampai desa, sampai kecamatan. Pertanian, perkebunan dikuasai oleh yang besar, petani kita jadi buruh tani. Ini yang ingin dikembalikan,” ungkap Zulkifli Hasan.
Terkait capaian pemerintahan saat ini, ia menyebut swasembada beras sebagai bukti awal perubahan arah kebijakan pangan nasional.
“Baru satu tahun Pak Prabowo memimpin, kita sudah swasembada beras. Alhamdulillah. Berarti 20 persen yang petani beras berubah dari miskin jadi makmur. Nilai tukarnya dari Rp 1,06 sekarang Rp 1,25,” kata politisi PAN itu.
Menutup pernyataannya, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pembangunan nasional harus bertumpu pada kekuatan desa agar kemajuan tidak hanya terkonsentrasi di kota besar.
“Tidak mungkin Indonesia maju kalau hanya Jakarta. Indonesia bisa terang kalau setiap desa ada lilin-lilin terang yang menyala. Maka Indonesia bisa terang. Apa itu? Setiap desa maju, setiap desa ada pusat pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh nasional, pimpinan organisasi kemasyarakatan, wali santri, dan santri.
