SEOUL – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin, menyatakan, kepercayaan dan kepedulian masyarakat pada pemerintah akan tumbuh jika ada keterbukaan dan transparansi. “Di era sekarang kepercayaan dalam pemerintah menjadi hal penting,” katanya saat menghadiri Opening Ceremony Open Government Pertnership Asia - Pasific Regional Meeting 2018 di Grand Ballroom The Westin Hotel Chosun Seoul, Korea Selatan, Senin (05/11/2018)
Menurut dia, dibutuhkan kerjasama yang kuat dari Pemerintah dan Masyarakat untuk menghasilkan Open Government, guna menyelenggarakan pemerintahan yang semakin baik dan dipercaya oleh masyarakat. “Oleh karena itu, dengan adanya partisipasi publik, pemerintah dapat fokus meningkatkan pembangunan kesejahteraan melalui kerangka Open Government,” jelas Syafruddin.
“Dibutuhkan keseimbangan berupa kebijakan publik, serta output berupa formula Open Government melalui ajang ini,” tegas mantan Wakapolri ini.
Formula tersebut, lanjutnya, dapat disesuaikan dengan lingkungan administratif, sosial, dan kultural di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk apa yang bisa diimplementasikan di Indonesia.
Open Government Pertnership (OGP) bertema “Promoting Democracy, Improving Governance, Renewing Trust” ini diselenggarakan untuk mengumpulkan seluruh pimpinan dan praktisi Open Government di seluruh kawasan Asia dan Pasifik, untuk berbagi tentang masa depan pemerintahan yang berbasis Open Government. Disamping itu, juga untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam rangka kehidupan yang lebih baik dan memperbaharui kepercayaan publik melalui inovasi pemerintah.
Sejak tahun 2012, Pemerintah Indonesia ikut bergabung menjadi salah satu perintis gerakan OGP. Penyelenggaraan OGP di Korea ini merupakan kali kedua setelah dilakukan pertama kali di Filipina. Pertemuan Regional Asia-Pasifik OGP diharapkan menjadi kesempatan besar untuk berbagi pengalaman dan menggali informasi menuju pemerintahan yang terbuka.
Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Ketua KPU Arif Budiman, Dubes RI Umar Hadi, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini, Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian PANRB Tin Zuraida, Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Komunikasi Dudy Purwagandhi, Asdep Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian PANRB Imam Machdi, Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Didid Noordiatmoko, dan Kepala Bagian Perencanaan Kinerja dan Anggaran SDM Aparatur Adi Junjunan Mustafa.
