KABARINDO, JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah guna merealisasikan pertumbuhan halal value chain 4,5-5,3 persen tahun 2023 sesuai target.
“Untuk mencapai pertumbuhan tersebut, ada beberapa langkah yang kita lakukan, misalnya rantai pasok halal dengan memperkuat bisnis usaha syariah, kapasitas pelaku syariah, ekspor produk halal, dan akselerasi sertifikasi halal, memperkuat halal lifestyle melalui literasi ekonomi, dan keuangan syariah,” jelas Wapres.
Hal itu disampaikan Wapres dalam sesi wawancara pada Program Economic Challenges Spesial Ramadan Tahun 2023 di Stasiun Metro TV, Selasa malam, sebagaimana siaran pers yang diterima dari Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden.
Wapres mengatakan untuk meningkatkan sektor ekonomi dan keuangan syariah perlu dilakukan pengembangan sarana berbasis teknologi yang dilakukan bersama-sama antarpemangku kepentingan.
“Kemudian memperkuat infrastruktur teknologi, pengembangan ekonomi, terutama digitalisasi, memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha bersama-sama bergerak maju menumbuhkan, dan mengembangkan ekonomi nasional,” jelas Wapres.
Berkenaan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah dalam memperkuat ekonomi syariah, Wapres menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan dan sedang digalakkan saat ini, salah satunya dari sisi kelembagaan dengan terus meningkatkan peran Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).
“Pemerintah menguatkan peran KNEKS yang sudah dibentuk sejak 2020. Ini kita dorong terus perannya supaya lebih efektif dan membentuk KDEKS di berbagai daerah untuk menggerakkan ekonomi syariah di daerah,” ujarnya.
Melalui penguatan KNEKS, Wapres menyebut langkah-langkah yang akan dilakukan seluruh pemangku kepentingan terkait ekonomi dan keuangan syariah harus sejalan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Di bawah koordinasi KNEKS ini, pemerintah terus mendorong berbagai kebijakan prioritas pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, misalnya saja membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, pemerintah mengambil peran sesuai dengan RKP 2023, yaitu pengembangan ekonomi dan keuangan syariah serta industri halal,” tutur Wapres.
Wapres menambahkan pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH) diharapkan dapat terus maju, baik dari segi jumlah dan kualitas produksi.
“Ke depan KIH kita harapkan bertambah dan beroperasi secara lebih optimal dan dilakukan melalui pemberian fasilitas insentif fiskal dan nonfiskal, termasuk sertifikasi halal di dalam KIH, satu atap sudah tersedia di situ, sertifikatnya, pembiayaannya, dan lain sebagainya,” jelasnya
Tidak hanya itu, pengembangan industri kecil menengah (IKM) terus diupayakan, Wapres menyebut hal ini dilakukan untuk mendukung usaha kecil agar mampu mengembangkan bisnisnya hingga ke tingkat global.
“Di industri keuangan mikro, terdapat industri kawasan menengah, itu kita lakukan semacam ada sentra-sentra produk halal IKM. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan UMKM halal dan peningkatan ekspor produk halal. Hal tersebut dilakukan dalam bentuk fasilitas pembiayaan, pemasaran, ekspor, dan juga sertifikasi halal di sentra IKM produk halal ini,” tutur Wapres.
Sementara itu, dari aspek regulasi, berbagai aturan penyusunan "Master Plan" Industri Halal Indonesia (MPIHI), menurut Wapres, saat ini sedang dilakukan penataan. Pemerintah sedang menjalankan sejumlah program dalam upaya penguatan industri halal.
“Kemudian dilakukan penguatan industri halal melalui percepatan sertifikasi halal melalui berbagai program, seperti sertifikasi halal gratis sehingga banyak produk yang bisa masuk ke pasar ekspor dan menjadi produsen halal terkemuka di dunia. Ini saya kira berbagai regulasi lain yang diperlukan,” jelas dia.
