Wagub Jatim Harapkan Mekanisme Cepat Hadapi Inflasi
Inflasi nasional terkendali dalam kisaran sasaran
Surabaya, Kabarindo- Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Doddy Zulverdi, mengatakan inflasi nasional terkendali dalam kisaran sasaran.
Ia menyebutkan, inflasi IHK September 2023 tercatat 2,28% (yoy), lebih rendah dari inflasi IHK bulan sebelumnya sebesar 3,27% (yoy). Penurunan inflasi ini didukung oleh inflasi inti yang menurun menjadi 2,00% (yoy) dan inflasi kelompok administered prices yang juga lebih rendah menjadi 1,99% (yoy). Sementara itu, kelompok volatile food mencatat inflasi sebesar 3,62% (yoy), meningkat dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 2,42% (yoy), sejalan dengan kenaikan harga beras dan daging sapi.
“Inflasi yang terjaga merupakan hasil nyata dari konsistensi kebijakan moneter dan eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan pemerintah pusat maupun daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflansi Daerah (TPID) melalui penguatan GNPIP di berbagai daerah,” ujarnya dalam High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada Jumat (20/10).
Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati sejumlah risiko yang dapat menimbulkan tekanan terhadap tetap terkendalinya inflasi, termasuk dampak kenaikan harga energi dan pangan global serta tekanan depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap imported inflation. Untuk itu, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter serta mempererat sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran 3,0±1% pada 2023 dan 2,5±1% pada 2024.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengharapkan adanya mekanisme yang dapat digunakan secara cepat dalam menghadapi inflasi.
Emil mengatakan, sebagai provinsi produsen utama komoditas pangan nasional, Jatim dihadapkan pada dilema tingkat inflasi yang disebabkan oleh komoditas pangan. Menurut data BPS Jatim, tingkat inflasi bulanan Jatim sebesar 0,32% (m-to-m) dengan komoditas beras menyumbang inflasi sebesar 0,29%.
"Jawa Timur ini adalah produsen beras, sehingga mampu swasembada dan ada surplusnya. Namun jika daerah lain kekurangan stok, maka akan mengambil dari Jawa Timur. Karena itu, mulai dari produsen sampai ke pasar harus terkoneksi dan terpantau," ujarnya.
Emil menambahkan, kenaikan harga dapat didorong oleh banyak hal, di antaranya kenaikan harga produksi maupun kelangkaan bahan. Karena itu, harus ada sistem yang dapat menyelesaikan hal tersebut.
“Perlu ada mekanisme yang cepat jika terjadi kenaikan harga karena cost push atau terjadi kelangkaan supply. Jadi daerah yang harganya tinggi bisa mendapat manfaat dari daerah yang harganya lebih rendah kalau memang masih surplus,” ujarnya.
Mekanisme ini penting untuk keberlangsungan petani dan peternak mengingat kontribusi Jatim terhadap beberapa pangan nasional cukup signifikan. Antara lain padi 17,40%, jagung 31,26%, gula 49,58%, bawang merah 24,00%, telur ayam 23,56%, daging sapi 22,25% dan daging ayam 15,58%.
Saat ini TPID Jatim melakukan 6 upaya konkret pengendalian inflasi sesuai arahan Menteri Dalam Negeri. Yaitu melaksanakan operasi pasar murah, sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, gerakan menanam, kerja sama intra provinsi, merealisasikan belanja tidak terduga (BTT) guna menjaga inflasi serta dukungan transportasi dari APBD.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono selaku Ketua Harian TPID Jatim, memaparkan strategi 4K dalam mengendalikan inflasi Jatim. Yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.
“Keterjangkauan harga lewat stabilisasi harga, mengelola permintaan dan meningkatkan daya beli masyarakat melalui koperasi dan UMKM. Lalu Ketersediaan Pasokan dengan cara memperkuat produksi dan pengelolaan impor-ekspor pangan, penguatan cadangan pemerintah dan penguatan kelembagaan. Kelancaran Distribusi dengan cara penguatan kerja sama antar daerah dan meningkatkan infrastruktur perdagangan. Sedangkan Komunikasi Efektif dengan cara memperbaiki kualitas data, koordinasi pusat dan daerah serta mengendalikan ekspektasi inflasi,” paparnya.
Pada HLM ini dilaksanakan dua agenda penandatanganan kerja sama guna memperkuat ekosistem pengendalian inflasi pangan di Jatim. Yaitu penandatanganan kerja sama intra daerah Jatim antara BUMN, BUMD provinsi, BUMD kabupaten/kota dan pengelola pasar. Serta penandatanganan Komitmen Program Penguatan Korporasi Petani untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mengendalikan inflasi.
