KABARINDO, VATICAN CITY – Kantor berita Reuters melaporkan bahwa Vatikan pada Sabtu (12/3) memprotes Nikaragua atas pengusiran efektif duta besarnya untuk Managua, dengan mengatakan tindakan sepihak itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dipahami.
Uskup Agung Waldemar Sommertag, yang menjadi duta besar sejak 2018, tiba-tiba harus meninggalkan negara itu minggu ini setelah pemerintah Presiden Daniel Ortega menarik persetujuan diplomatiknya (agrément) atas utusan tersebut.
Diyakini, pengusiran itu disebabkan oleh sikap Sommertag yang kritis terhadap kemunduran negara Amerika Tengah itu dari demokrasi.
"(Takhta Suci) yakin bahwa tindakan mengejutkan, tidak adil dan sepihak seperti itu tidak mencerminkan sentimen orang-orang Nikaragua, yang sangat Kristen," kata Vatikan dalam sebuah pernyataan.
Pengusiran Sommertag adalah hal terbaru dari serangkaian tindakan yang diambil terhadapnya oleh pemerintah Ortega.
Pada bulan November, Ortega mencopot Sommertag dari gelar dan perannya sebagai dekan korps diplomatik, dalam apa yang dilihat para diplomat sebagai pembalasan atas komentar yang dibuat oleh pemimpin Gereja lokal yang mengkritik pemerintah.
Di banyak negara tradisi Katolik, posisi dekan secara otomatis dipegang oleh utusan Vatikan, yang dikenal sebagai nunsius, terlepas dari berapa lama dia berada di negara itu.
Sommertag, seorang Polandia berusia 54 tahun, secara terbuka mendukung Gereja lokal dalam posisinya membela demokrasi di negara itu.
Ortega, mantan pemimpin gerilya Marxis era Perang Dingin yang menjabat sejak 2007, meraih masa jabatan keempat berturut-turut pada November setelah memenjarakan saingan politiknya menjelang pemilihan yang secara luas dikecam sebagai tidak bebas.
Konferensi uskup Katolik Nikaragua mengeluarkan pernyataan sebelum pemilihan yang mengatakan negara itu kekurangan "kondisi dasar yang sangat diperlukan untuk mengadakan pemilihan yang bebas, adil dan transparan."
Keuskupan Agung Managua juga mengecam apa yang disebut mereka sebagai pelanggaran sistematis terhadap hak-hak politik dan konstitusional serta "ancaman terhadap Gereja Katolik (dan) pelanggaran terhadap para imam dan uskupnya."
***(Sumber dan foto: Reuters)
