KABARINDO, YANGON – Seorang utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa mendesak negara-negara Asia Tenggara agar mendukung upaya internasional untuk melibatkan semua pihak dalam krisis di Myanmar yang dikuasai tentara.
Dr Noeleen Heyzer, utusan khusus Sekretaris Jenderal untuk Myanmar, mengadakan pembicaraan virtual dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, ketua baru Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Pembicaraan itu dalam rangka mencari upaya kolaboratif dalam bantuan kemanusiaan, serta mencari kemajuan dalam rencana perdamaian lima poin yang terhenti, kata PBB dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (13/1).
Hun Sen mengunjungi bos junta Min Aung Hlaing minggu lalu, sebuah langkah yang dipandang kelompok hak asasi manusia berisiko melegitimasi kudeta militer tahun lalu dan tindakan kerasnya terhadap ribuan aktivis demokrasi, yang umumnya pendukung pemerintah terguling Aung San Suu Kyi.
Pendekatan Lama Tidak Produktif
Kekacauan di Myanmar telah berlangsung selama hampir satu tahun, dengan militer menekan protes massal, serta bertempur di berbagai front dengan tentara etnis minoritas dan milisi yang baru dibentuk yang disebut pemerintah junta sebagai "teroris".
Setidaknya 1.400 warga sipil telah tewas, menurut aktivis yang dikutip oleh PBB.
"Utusan khusus mengadvokasi langkah-langkah membangun kepercayaan yang melibatkan semua pemangku kepentingan, selain organisasi etnis bersenjata," kata pernyataan itu tentang diskusi Dr Heyzer dengan Hun Sen.
Konflik tersebut telah menyebabkan perselisihan di dalam ASEAN tentang bagaimana menangani Myanmar.
(Foto: Dr. Noeleen Heyzer, utusan PBB untuk Myanmar -Straits Times)
Tahun lalu, ASEAN mengasingkan jenderal penting Myanmar dari pertemuan-pertemuan penting karena negara itu dianggap telah gagal menghormati komitmen perdamaian di kawasan ini.
Seorang utusan dari Brunei, ketua ASEAN sebelumnya, menjadikan pertemuan semua pemangku kepentingan sebagai prasyarat untuk berkunjung, namun hal ini ditolak junta militer Myanmar. Utusan Kamboja untuk Myanmar, Prak Sokhonn, mengatakan pendekatan itu tidak produktif.
Dr Heyzer mendesak Prak Sakhonn bekerja dengannya dan komunitas internasional pada "strategi terkoordinasi untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk dialog inklusif."
Dia menekankan solusi mesti berasal dari keterlibatan langsung dan dari mendengarkan dengan seksama semua yang terkena dampak. ***(Sumber dan Foto: Straits Times/Reuters)
