JIP MERAPI : Katin Bagas Setiawan (27) salah satu pengemudi jip wisata Merapi menunjukkan aplikasi JMO di smartphone miliknya. Para pengemudi jip Merapi seluruhnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek. (FOTO : KABARINDO.COM/ANTON C)
_____
YOGYAKARTA – Sisa air hujan masih menempel di puluhan mobil yang terparkir rapih di pool 86 MJTC (Merapi Jeep Tour Community) Desa Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta, Kamis 20 November 2025 silam. Ada 48 mobil jenis jip terdiri dari Willys, Katana, Jimnny, Hardtop, hingga Land Rover dengan 61 anggota komunitas yakni pengemudi. Puluhan pengemudi tampak asyik menyeruput kopi panas di gelas plastik bening di kantin yang menyediakan beragam makanan dan minuman.
Meski bukan hari libur, namun kunjungan wisatawan tetap ramai. Jam menunjukkan pukul 08:00 WIB, masih pagi. Dua bus berukuran tiga perempat menurunkan puluhan penumpang di pool yang menjadi salah satu favorit para wisatawan itu.
Saat cuaca cerah, gunung Merapi biasanya terlihat gagah dari kawasan itu. “Kita berangkat jam sembilan, mudah-mudahan menjelang siang gunungnya terlihat,”ungkap Indra Bayu (31) melalui megaphone.
Rombongan dari Jakarta itu menyewa 20 jip untuk perjalanan selama dua jam. Komunitas 86 MJTC sendiri hanyalah satu dari puluhan komunitas yang menyediakan jasa wisata petualangan di lereng Merapi. Total, ada 1.300 an jip yang melayani para wisatawan untuk memacu adrenalin di kawasan Merapi. Ribuan kendaraan tersebut terbagi ke dalam beberapa komunitas dan paguyuban.
Dalam perjalanan Kamis pagi itu, Bayu menjadi koordinator para pengemudi. Puluhan pengemudi kebanyakan berusia muda, tak sampai 30 tahun. Bekerja dibawah ketidakpastian dan risiko gunung berapi aktif, juga medan ekstrem, bukanlah impian mereka. Namun, garis takdir harus mereka jalani, berjuang menjaga keselamatan wisatawan dan diri sendiri agar dapur tetap mengebul. “Jika ada kesempatan, inginnya kerja kantoran,”kata Bayu.
Bayu, yang kini memiliki dua anak itu, menyaksikan langsung erupsi Merapi 15 tahun silam. Saat itu, dia duduk dibangku SMA. Banyak desa disapu lahar panas yang oleh warga setempat dijuluki “Wedhus Gembel”. Erupsi besar itu menyisakan trauma warga setempat. Terlebih, pada 2018, Merapi kembali menunjukkan aktivitas vulkanik. Bahkan, warga yang bermukim di luar zona bahaya, sering merasa cemas dan panik tatkala ada aktivitas vulkanik, meskipun hanya letusan freatik. “Semua hilang dalam sekejap. Harta benda, juga anggota keluarga,”kisahnya.
Namun, seiring berjalannya waktu, perlahan sebagian masyarakat mulai terbiasa dengan aktivitas vulkanik Merapi. Sejak erupsi besar tahun 2010, jalur-jalur yang dulu desa kini menjadi jalur off-road ekstrem yang digemari wisatawan. Bayu menginjak pedal Willys setir kiri bernomor H 7480 SR yang dikemudikannya. Mobil berkelir hijau army itu pun melaju perlahan. “Mobil ini dibeli dari Semarang, mesinnya sudah diganti mesin Toyota Kijang. Yang didepan itu menggunakan mesin Isuzu Panther,”ungkapnya menunjuk Land Rover yang bergerak pelan di depannya.
Indra Bayu (31) menjadi tour leader para wisatawan petualangan Merapi. (FOTO : KABARINDO/ANTON C).
Meskipun mesin sudah diganti, namun mobil-mobil wisata di kawasan Merapi memiliki legalitas. “Ada BPKB, bayar pajak setiap tahun,”imbuh Bayu. Meski dibekali dapur pacu 2.000 cc, namun para pengemudi enggan untuk memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. “Demi keselamatan, karena kami pun tak ingin celaka,”katanya.
Aspek keselamatan menjadi hal paling krusial dalam pekerjaan yang dilakoni Bayu dan kawan-kawannya. Di satu sisi, medan yang menantang menjadi daya tarik utama wisata Lava Tour Merapi. Di sisi lain, satu kecelakaan kecil saja bisa berakibat fatal. Bahkan, bisa merusak reputasi, dan mengancam mata pencaharian seluruh komunitas.
“Kami tahu risiko pekerjaan ini besar. Tak hanya bagi kami pengemudi, juga wisatawan. Karenanya, kami harus ekstra waspada dalam mengemudi,”tuturnya. Untuk memenuhi standard keselamatan, para sopir menjalani pelatihan rutin, terutama tentang teknik mengemudi off-road di medan Merapi yang unik.
Kendaraan yang digunakan wajib melalui pemeriksaan kelaikan jalan. Pemeriksaan rem, ban, suspensi, dan mesin dilakukan rutin dengan standard ketat sebelum diizinkan mengangkut penumpang.
Profesi yang digeluti para sopir itu menuntut fisik yang prima dan mental yang kuat. Mereka harus siap menghadapi rintangan mulai dari jalanan berbatu tajam, tanjakan terjal, turunan curam, hingga menyeberangi sungai dengan potensi arus deras, terutama saat musim hujan.
Bayu dan puluhan rekannya bukanlah pegawai tetap. Mereka hanyalah pegawai lepas yang bekerja tergantung kondisi alam. Jika kondisi Merapi tak baik-baik saja, mereka berdagang atau membantu peternak. Banyak warga di lereng Merapi yang mendapatkan bantuan berupa pinjaman ternak, khususnya sapi perah. Warga membayar harga sapi melalui koperasi dengan konversi susu menjadi rupiah.
Jasa perjalanan wisata Lava Tour Merapi sendiri, dijalankan secara kolektif di bawah naungan berbagai paguyuban atau komunitas. Penyedia jasa transportasi itu mengadopsi model bisnis komunal yang bertujuan menjaga stabilitas harga dan pemerataan pendapatan.
Menurut Bayu, tarif sewa rata-rata Rp250 ribu hingga Rp450 ribu per mobil sesuai dengan rute atau waktu tempuh. “Untuk durasi tiga jam, tarifnya Rp450 ribu,”ungkapnya. Kebanyakan, wisatawan memilih trip medium dengan titik puncak bekas bunker Kaliadem.
Bunker Kaliadem menjadi salah satu titik yang dikunjungi wisatawan. (FOTO : KABARINDO/ANTON C).
Dari total biaya sewa yang dibayarkan wisatawan, tak semua dikantongi Bayu dan para pengemudi, namun dibagi. Perhitungan bagi hasil setelah dikurangi biaya bahan bakar minyak (BBM) yang dijatah 5 liter untuk trip medium, dan iuran masuk kawasan Merapi yang mencapai Rp45 ribu per mobil.
“Ada iuran yang dibayarkan kepada komunitas. Salah satunya untuk asuransi pengemudi dan wisatawan. Setelah dikurangi biaya operasional, baru dibagi antara pemilik kendaraan dengan para pengemudi,”papar Bayu. Biasanya, para pengemudi mendapatkan bagi hasil 30% hingga 40% tergantung ramai atau tidaknya penyewa.
Meskipun pendapatannya tak terlalu besar, namun Bayu dan pengemudi lain sadar pentingnya melindungi diri dengan jaminan asuransi. “Selain kesehatan, kami juga ikut jaminan kecelakaan kerja hingga kematian dari Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan),”ungkapnya.
Sebagai pengemudi yang memiliki risiko tinggi dalam melakoni pekerjaannya, Bayu tak ingin jika terjadi sesuatu pada dirinya, keluarga yang ditinggalkannya menghadapi kehidupan menantang di masa depan. “Meskipun kami selalu berharap dalam menjalankan pekerjaan ini baik-baik saja, tetapi dengan ikut Jamsostek menjadi lebih tenang,”katanya.
Program perlindungan pekerja dari BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek yang diikuti oleh para pengemudi meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Terkait iuran, BPJamsostek memberikan pilihan kepada pekerja lepas. Untuk jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), iuran mulai dari sekitar Rp16.800 per bulan. Sedangkan Paket Lengkap (JKK, JKM, dan JHT), iuran mulai dari sekitar Rp36.800 per bulan, dengan JHT opsional.
“Saya ikut paket lengkap, bayar Rp37.500 per bulan,”imbuh Katin Bagas Setiawan (27) rekan Bayu. Pria yang memiliki satu anak itu menilai penting memiliki jaring pengaman dari BP Jamsostek. “Risiko terbesar pengemudi seperti kami ini kan kecelakaan. Karenanya penting punya JKK, JKM, dan JHT. Bekerja menjadi lebih tenang, tidak waswas,”sambung Bagas yang sudah tujuh tahun menjadi pengemudi jip wisata petualangan itu.
Meskipun memiliki jaminan, namun Bagas tak mau mengemudi ugal-ugalan. Hal itu terlihat dari cara dia menginjak pedal mobil Toyota Hardtop dengan kap terbuka berwarna merah. Stabil, penuh konsentrasi dan tak terburu-buru.
Dia pun bersyukur paguyuban pengemudi dan BPJamsostek sering melakukan sosialisasi manfaat memiliki JKK, JKM, dan JKM. “Alhamdulillah, semua pengemudi sudah menjadi peserta BP Jamsostek,”ungkap pria yang pernah menjadi buruh tambang pasir di Kali Opak, lereng selatan Merapi itu.
Bekerja Keras Bebas Cemas
Profesi pengemudi jip wisata di kawasan Merapi bukanlah pekerjaan mudah. Setiap hari, para pengemudi menghadapi risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Hal itu lantaran mereka harus melintasi medan terjal, kondisi cuaca yang berubah-ubah, hingga potensi penurunan performa kendaraan.
Pengemudi jip Merapi sedang beristirahat menunggu wisatawan melakukan sesi foto. (FOTO : KABARINDO.COM/ANTON C).
“Jika cuaca sudah mendung, kami harus cepat turun dari atas (Merapi). Karena jika turun hujan deras, batu sebesar mobil pun tak terlihat,”ungkap Andi Kurniawan (31). Warga Dusun Sidorejo yang terkenal dengan tokoh Kyai Sapu Jagad itu baru satu tahun menjadi peserta BPJamsostek. “Dari paguyuban memberikan edukasi, dan memang ikut Jamsostek sangat penting,”tegas Andi yang memiliki dua anak itu.
Sebagai pekerja sektor informal atau Bukan Penerima Upah (BPU), kelompok ini kerap luput dari perhatian perlindungan sosial formal. Namun, menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, menjadi jawaban atas kebutuhan jaring pengaman masa depan.
“Setiap hari kami berhadapan dengan alam. Kami membawa wisatawan, tanggung jawabnya besar. Iuran BPJS Ketenagakerjaan Rp37.500, tapi manfaatnya luar biasa besar jika terjadi sesuatu,”kata Dwi Supriyanto (25) yang baru tiga tahun menjadi pekerja lepas jip wisata Merapi.
Meskipun masih muda, warga Dusun Gading, Desa Glagaharjo itu menilai, dirinya memiliki risiko yang sama dengan pengemudi lain. “Ada BPJS Ketenagakejaan, saya bisa tenang dalam bekerja,”imbunya.
Dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, para pengemudi jip Merapi mendapatkan manfaat perlindungan yang komprehensif, jauh melampaui biaya yang mereka keluarkan. Program JKK misalnya, memberikan manfaat besar jika pengemudi mengalami kecelakaan saat bekerja, termasuk saat berangkat atau pulang. Seluruh biaya pengobatan dan perawatan ditanggung tanpa batas sesuai kebutuhan medis, hingga sembuh.
Tidak hanya itu, peserta yang tidak mampu bekerja akibat kecelakaan juga berhak atas Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) berupa penggantian penghasilan. Perlindungan ini memastikan bahwa kecelakaan yang dialami tidak serta-merta meruntuhkan kondisi ekonomi keluarga.
Jika risiko terburuk terjadi, yakni meninggal dunia, JKM memberikan santunan uang tunai kepada ahli waris. Santunan JKM mencakup santunan kematian, santunan berkala, dan biaya pemakaman senilai Rp42 juta.
Ada juga manfaat berupa beasiswa pendidikan untuk dua orang anak peserta, dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, dengan nilai total maksimal hingga Rp174 juta, jika masa iuran telah memenuhi syarat.
Beragam manfaat yang dihadirkan BPJS Ketenagakerjaan itu merupakan bentuk perlindungan jangka panjang yang menjamin masa depan sebuah keluarga, meskipun tulang punggung keluarga telah tiada.
Kesadaran akan pentingnya jaring pengaman dari BPJS Ketenagakerjaan semakin tinggi karena didorong oleh inisiatif komunal. Banyak kelompok atau paguyuban pengemudi Merapi yang secara kolektif mendaftarkan anggotanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah daerah, seperti yang dilakukan oleh Pemkab Sleman melalui program seperti “Si Keren” atau Sleman Melindungi Pekerja Rentan, juga aktif memfasilitasi dan bahkan menanggung iuran bagi pekerja rentan, termasuk pengemudi jip Merapi. Pada tahun ini, anggaran program Si Keren yang disiapkan Pemkab Sleman mencapai Rp248,9 juta. Dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Saerah (APBD) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Pengemudi jip Merapi mengutamakan keselamatan saat berkendara. (FOTO : KABARINDO.COM/ANTON C).
Bagi para pengemudi jip Merapi, BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya sekadar jaring pengaman sosial. Tetapi juga menjadi bukti manifestasi kehadiran negara dalam melindungi pekerja informal. “Dengan perlindungan itu, mereka bisa menjalankan profesinya dengan lebih tenang dan nyaman. Juga menghilangkan kekhawatiran apa yang terjadi pada keluarga mereka jika mereka (pengemudi) tertimpa musibah,”ujar Pemerhati Kebijakan Publik Hasyim Arsal Alhabsi.
Direktur Dehills Institute ini menilai, jaring pengaman sosial yang dimiliki para pengemudi, akan memperkuat ketahanan ekonomi lokal di lereng Merapi. “Saat para pengemudi terlindungi, sektor pariwisata menjadi lebih stabil, dan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada gunung tersebut dapat terjaga,”ujarnya.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta, Rudi Susanto, belum lama ini mengungkapkan, perhatian pemerintah daerah terhadap pekerja rentan semakin meningkat. Perhatian terhadap pekerja rentan dinilai penting untuk mencegah kemunculan warga miskin baru. “Jika kepala keluarga mengalami kecelakaan kerja, semua risikonya kami tanggung. Biaya pengobatan, biaya hidup selama tidak bekerja, hingga santunan meninggal dunia sebesar 48 kali upah,” tegasnya.
Sedangkan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Eko Nugriyanto mengatakan, saat ini, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara nasional mencapai 37,01%. Untuk mempercepat peningkatannya, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk melalui inovasi pembiayaan sosial yang berkelanjutan.
Pemda diharapkan tak hanya mengandalkan pendanaan dari APBD, namun perlu mengembangkan sumber pembiayaan lain yang kreatif dan inklusif untuk memperluas pelindungan bagi pekerja rentan, miskin, dan miskin ekstrem. “Karena program ini bukan hanya jaring pengaman sosial, tetapi juga pendorong produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat,”tegasnya. Keberadaan BPJS Ketenagakerjaan sendiri, bagi pekerja rentan tak sekadar memberikan dampak positif bagi peserta, tetapi juga berfungsi sebagai pilar penting dalam ketahanan ekonomi nasional.
