KABARINDO, JAKARTA - Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf mengkritik transparansi dan akuntabilitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Menurut Al Araf sejak awal menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo tidak membangun ruang tata kelola sektor pertahanan yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, cara mengukur hal tersebut tidak sulit yakni dengan melihat buku putih pertahanan (defence white paper).
Hal tersebut disampaikannya dalam Diskusi Publik bertajuk Mengukur Kinerja Menteri Pertahanan: Dari Alutsista Bekas, Pihak Ketiga Dalam Pengadaan Alutsista PT TMI, Hingga Kepemilikan Lahan di Sadjoe Cafe & Resto Tebet Jakarta Selatan pada Senin (15/1/2024).
"Seorang menteri pertahanan yang baik, yang ingin mempertanggungjawabkan kerjanya kepada masyarakat, maka hal yang pertama dilakukan oleh Menteri Pertahanan adalah membuat defence white paper atau buku putih pertahanan. Semua negara-negara di banyak negara demokrasi membuat itu," kata dia.
Menurut Al Araf, fungsi dari buku putih pertahanan adalah bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat rencana arah pertahanan Indonesia ke depan.
Dengan adanya buku putih tersebut, kata dia, setidaknya masyarakat bisa tenang karena melihat arah pembangunan pertahanan yang bisa menjamin rasa aman masyarakat.
Pembuatan buku putih pertahanan tersebut, kata dia, juga dimandatkan dalam Undang-Undang Pertahanan Nomor 3 tahun 2002.
"Sayangnya lagi-lagi, tidak dibuat oleh Pak Prabowo. Padahal kalau mau jadi menteri pertahanan ini yang pertama kalau dibuat. Menjelaskan kepada masyarakat defence white paper. Nggak dibuat oleh Pak Prabowo," kata dia.
"Sehingga dalam konteks itu, saya bisa katakan memang sejak awal mau menjadi pertahanan anda tidak transparan dan akuntabel karena tidak membuat buku putih pertahanan itu. Kalau transparan dan akuntabel pasti membuat itu," sambung dia.
Selain itu, kata dia, fungsi buku putih pertahanan tersebut adalah untuk menjelaskan kepada dunia internasional khususnya negara di kawasan bahwa kekuatan pertahanan Indonesia tidak mengancam negara-negara di kawasan.
Hal tersebut, kata dia, untuk membangun rasa saling kepercayaan di kawasan bahwa Indonesia tidak mengancam negara-negara tetangganya atau yang biasa disebut Confidence Building Measure.
"Makanya negara lain membuat defence white paper. Ini fundamental lho. Oleh karenanya transaparansi dan akuntabilitas dalam sektor pertahanan minim karena soal tidak adanya defence white paper," kata dia.
Menurutnya apa yang dikehendaki publik bukan hanya soal alutsista apa saja yang telah dibeli, melainkan juga arah pembelian alutsista tersebut.
Kata dia, dalam membeli alutsista dibutuhkan perencanaan yang matang.
"Karena tidak ada begitu, akhirnya kita melihat anggaran pertahanan tiba-tiba naik. Besok maus sisa akhir tahun, tambah lagi utang. Kata Bu Sri Mulyani tambah lagi utang, dari 20 miliar USD ditambah lagi 5 miliar USD kalau tidak salah, jadi 25 miliar USD sesuai keterangannya. Ini penting supaya kita tidak dibodohi," ujarnya.
Ia menjelaskan lebih lanjut, terdapat dua skema terkait anggaran pertahanan yakni skema APBN dan skema pinjaman luar negeri.
"Dan semasa pemerintahan Kementerian Pertahanan Pak Prabowo, utang di sektor pertahanan itu tinggi dibanding menteri pertahanan yang sebelumnya," kata dia.
"Utang tinggi, anggaran tinggi, defemce white paper nggak dibuat, target tidak tercapai. Kata Pak Prabowo MEF tidak tercapai 100 persen. Bukan kita yang ngomong. Dia sendiri yang ngomong. Berarti buruk dong? Utang tinggi, anggaran tinggi, target tidak tercapai alasannya covid. Kan yang mengurus covid tidak hanya dia, semua juga mengurus. Jadi menurut saya itu dalih," katanya.
