KABARINDO, JAKARTA -- Tiga partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Perubahan bakal mengkalkulasi ulang bila PDI Perjuangantak kunjung menggulirkan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Saya kira nanti kita akan berhitung dulu bagaimana langkah-langkah selanjutnya ini memang adalah sebuah mekanisme politik," juru bicara (jubir) Timnas AMIN Muhammad Iqbal, Minggu (25/2/2024).
Iqbal tak ingin berandai-andai mengenai dinamika politik ke depan, termasuk soal garansi mengkonsolidasikan legislator parpol Koalisi Perubahan terkait hal angket.
Terpenting, kata dia, saat ini poros pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) menunggu tindak lanjut PDIP.
"Saya kira dalam politik tidak ada sebuah garansi karena setiap parpol menggunakan bergerak. Kami menunggu arahan selanjutnya, PDIP kami tunggu bagaimana langkah-langkahnya," ucap Iqbal.
Sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya, PDIP, mengajukan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024.
Hak angket menjadi salah satu upaya untuk minta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait pelaksanaan kontestasi politik tersebut.
Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tergabung dalam Koalisi Perubahan juga sepakat untuk mengajukan hak angket. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan pengguliran hak angket bagian dari hak konstitusional.
"Saya pikir wajib bukan sekadar mengiyakan tapi menghormati hak-hak konstitusional itu," kata Surya Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Februari 2024. Red dari berbagai sumber
