Oleh Hasyim Arsal Alhabsi/ Dehills Institute
Ada ironi dalam politik: keputusan paling besar sering hadir bukan di ruang syahdu istana, melainkan di tengah riuh rendah suara rakyat di jalanan. Reshuffle kabinet Presiden Prabowo hari ini jelas tak bisa dilepaskan dari bayang-bayang demonstrasi 25–31 Agustus, ketika suara massa menggema, sepuluh jiwa melayang, dan rasa tidak puas membuncah. Publik membaca reshuffle ini sebagai respons—sekaligus ujian.
Namun, bila kita berhenti di sana, kita terjebak pada permukaan. Di balik setiap perombakan, ada lapisan-lapisan lain yang bekerja: dinamika fiskal, stabilitas politik, bahkan narasi bayangan yang lebih subtil, seperti isu “Geng Solo.”
Sri Mulyani
Kepergian Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan adalah peristiwa simbolik. Bukan sekadar pergantian teknokrat, tetapi tanda bahwa orientasi fiskal akan bergeser. Purbaya Yudhi Sadewa masuk dengan optimisme besar—“pertumbuhan 8% bukan mustahil.” Namun publik paham, menjaga defisit tetap sehat sambil membiayai program besar bukan pekerjaan mudah. Sri Mulyani meninggalkan jejak kredibilitas, sementara Purbaya akan diuji pada kecepatan dan konsistensi.
Budi Gunawan
Nama Budi Gunawan tidak banyak masuk prediksi, tetapi posisinya di Menko Polhukam terlalu strategis untuk diabaikan. Istana menegaskan pencopotannya bukan akibat kerusuhan, namun publik tahu, di ruang politik, alasan resmi hanyalah satu bab dari buku yang lebih tebal. Pergantian ini menandai reposisi: apakah arah pengelolaan keamanan akan tetap keras, atau mulai memberi ruang bagi transparansi dan akuntabilitas?
Budi Arie
Sejak isu judi online mencuat, Budi Arie Setiadi seakan membawa beban persepsi. Meski hukum belum menuntaskan, opini publik sudah terbentuk. Reshuffle seakan memberi pesan moral: isu yang menyentuh integritas tidak bisa dibiarkan. Ferry Juliantono masuk dengan ekspektasi tinggi: mengembalikan koperasi dan UMKM pada misi sejatinya—penguatan ekonomi rakyat kecil—dan menutup spekulasi panjang tentang “judol.”
Menteri Baru, Kementerian Baru
Kelahiran Kementerian Haji dan Umrah menjadi pesan simbolis. Politik tidak hanya tentang fiskal dan keamanan, tetapi juga menyentuh ruang spiritual mayoritas bangsa. Tugasnya jelas: menurunkan biaya, merapikan layanan, dan mengembalikan kepercayaan jamaah. Publik akan menilai bukan dari retorika, melainkan dari pengalaman konkret jamaah tahun depan.
Geng Solo
Di balik semua itu, terselip wacana “Geng Solo.” Sebuah istilah yang lahir dari persepsi publik tentang lingkaran kekuasaan lama yang diasosiasikan dengan Presiden sebelumnya. Apakah reshuffle ini juga upaya Presiden Prabowo untuk merapikan konfigurasi politik itu?
Tidak ada jawaban resmi. Tetapi dalam politik, persepsi sering lebih kuat daripada fakta. Publik melihat pola: beberapa tokoh yang dianggap dekat dengan lingkaran lama justru tersisih. Jika benar demikian, maka reshuffle ini bukan sekadar koreksi teknis, melainkan juga koreksi politik—penataan ulang peta kekuasaan agar lebih selaras dengan gaya Prabowo sendiri.
Pertanyaannya kini: apakah reposisi ini membawa perbaikan nyata bagi bangsa, atau sekadar rotasi lingkaran? Jawabannya hanya bisa lahir dari kinerja para menteri baru.
Harapan dan Ujian 90 Hari
Rakyat akan menilai dalam 90 hari ke depan:
• Apakah ada kejelasan investigasi korban demo Agustus?
• Apakah APBN 2026 bisa dijalankan tanpa mengguncang pasar?
• Apakah UMKM mendapat napas baru?
• Apakah layanan haji benar-benar membaik?
Semua pertanyaan itu adalah batu uji, bukan bagi para menteri saja, tetapi bagi Presiden Prabowo sendiri—apakah reshuffle ini sebuah perombakan kosmetik, atau langkah nyata membangun pemerintahan yang tangguh dan dipercaya.
Reshuffle ini, pada akhirnya, adalah cermin. Cermin yang memantulkan wajah sebuah pemerintahan di persimpangan: antara tekanan jalanan, arah fiskal baru, bayangan Geng Solo, dan harapan rakyat yang terus menuntut jawaban.
Cermin itu pula yang akan menentukan: apakah wajah baru ini benar-benar membawa harapan, atau hanya mengulang pola lama dengan nama yang berbeda.
