Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jatim Capai 65%; pada Triwulan III/2020
Tertinggi dibandingkan provinsi lain pada kisaran 50%, ekonomi Jatim pada 2021 diperkirakan tumbuh positif
Surabaya, Kabarindo- Realisasi belanja daerah di Provinsi Jatim pada triwulan III/2020 mencapai 65%, termasuk yang tertinggi dibandingkan dengan realisasi provinsi lain pada kisaran 50%.
Dari sisi pembiayaan, restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh perbankan telah diberikan kepada 2,4 juta nasabah di Jatim dengan nominal kredit sebesar Rp.l06,4 triliun. Dari sisi moneter, BI mendukung pemulihan perekonomian daerah dengan mengawal pembukaan sektor prioritas secara aman, mendorong penguatan promosi ekspor/substitusi impor dan memperluas digitalisasi pembayaran.
Data tersebut disampaikan Difi Ahmad Johansyah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jatim, dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PT BI) Tahun 2020 “Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi” pada Kamis (3/12/2020).
PTBI diselenggarakan setiap akhir tahun untuk menyampaikan pandangan BI mengenai kondisi perekonomian terkini, tantangan dan prospek ke depan serta arah kebijakan BI. Paparan ini sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi BI.
Bank Indonesia (BI) optimis sinergi kebijakan pemerintah provinsi/daerah dan lembaga/otoritas di Jatim dapat mempercepat pemulihan perekonomian Jatim dan menopang pemulihan ekonomi nasional.
Hasil survei yang dilakukan BI mengonfirmasi V-Shaped Recovery perekonomian Jatim pada triwulan III/2020. Survei Kondisi Dunia Usaha (SKDU) dan Survei Penjualan Eceran (SPE) yang dilaksanakan BI mengindikasikan perbaikan aktivitas usaha dan penguatan penjualan eceran Jatim pada triwulan III/2020. Hal ini juga tercermin dari membaiknya kinerja lapangan usaha ułama Jatim seperti industri pengolahan, perdagangan dan lonstruksi. Lapangan usaha akomodasi & mamin dan transportasi yang sebelumnya terkontraksi sangat dalam juga sudah menunjukkan perbaikan / pemulihan. Sektor pariwisata sudah menunjukkan perbaikan, namun masih terkontraksi sejalan dengan masih terbatasnya aktivitas masyarakat untuk melakukan kegiatan wisata.
Momentum pemulihan ekonomi nasional perlu terus didorong dengan memperkuat sinergi membangun optimisme oleh semua pihak baik pemerintah, BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemprov Jatim telah berhasil menjaga resiliensi dan percepatan pemulihan perekonomian yang diwujudkan dengan percepatan realisasi anggaran hingga triwulan III/2020 dari sisi APBN, APBD maupun kabupaten/kota.
Seiring bertumbuhnya optimisme dan sinergi yang senantiasa dilakukan oleh seluruh stakeholders, ekonomi Jatim pada 2021 diperkirakan tumbuh positif, lebih baik dibandingkan pada 2020. Untuk mendukung hal ini, BI Jatim akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga kestabilan harga bekerja sama dengan pemerintah daerah, penguatan TPD dan perdagangan antar daerah serta pengembangan klaster komoditas strategis.
BI juga terus mendorong ekonomi digital untuk membuat Jatim menjadi smart province melalui percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (Elektonifikasi Transaksi Pemerintah/ETP), perluasan elektronifikasi transaksi pembayaran (QRIS), on-boarding UMKM serta digitalisasi UMKM.
Bank Indonesia akan meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak, yaitu penguatan ekonomi syariah dengan KSBP, pondok pesantren dan OPOP, riset dan survei dengan berbagai lembaga, penguatan rumah kurasi serta bersinergi dengan OJK untuk penguatan literasi dan inklusi keuangan.
Pada kesempatan tersebut, BI memberikan BI Award tahun 2020 sebanyak 23 penghargaan dalam 11 kategori di bidang pengelolaan stabilitas moneter dan sistem keuangan, sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah, pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan syariah serta pendukung kebijakan BI dan kontribusi perorangan. Penghargaan ini dilakukan secara tahunan, disatukan dengan acara PTBI, sebagai apresiasi sekaligus pengakuan nasional kepada para mitra kerja yang telah mendukung pelaksanaan tugas-tugas BI. Penghargaan ini merefleksikan sinergi antara BI dan para pelaku ekonomi bersama pemerintah pusat dan daerah, OJK dan LPS sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas makro-ekonomi dan sistem keuangan.
Penulis: Natalia Trijaji
