KABARINDO, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan soal perkembangan dan pembangunan Papua saat acara dialog parlementer bersama negara-negara rumpun Melanesia yang tergabung pada organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG).
Acara dialog MSG tersebut digelar di sela-sela perhelatan Sidang Umum Ke-2 Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) di Jakarta, Kamis.
"Kami memberikan informasi terkait dengan saudara-saudara kita yang ada di Papua bahwa hari ini Provinsi Papua sudah bertambah menjadi empat, dan apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia terkait dengan Provinsi Papua," kata Puan usai acara.
Puan mengatakan Pemerintah Indonesia telah memprioritaskan pembangunan di wilayah terdepan Indonesia, termasuk Papua.
Dia menyebut peningkatan pembangunan di Papua meliputi ribuan jalan raya hingga infrastruktur lainnya, seperti ratusan sekolah, bandara, pelabuhan, hingga pemerataan penyaluran listrik.
"Pembangunan Papua juga telah mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan," ujarnya.
Sementara dalam bidang politik, Puan mengatakan DPR juga berperan penting dalam penguatan kelembagaan politik, penguatan demokrasi, serta implementasi Otonomi Khusus Papua.
"DPR terus mendorong pembangunan yang menghormati hak dan martabat Orang Asli Papua dan mendorongnya menjadi pemimpin di tanahnya sendiri," ucapnya.
Dia menambahkan bahwa DPR pun telah mendukung implementasi penuh Undang-Undang Otonomi Khusus Papua melalui pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga representasi orang Papua.
"DPR juga mendukung kekhususan Papua dengan memberi kewenangan terhadap Papua dalam merumuskan perundang-undangan yang khas di Papua," ujarnya.
Tak hanya itu, lanjut dia, DPR juga telah menyetujui pembentukan empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
"Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, pembagian keuangan pusat dan daerah yang lebih adil dan peningkatan proporsi pendapatan yang lebih berimbang," tuturnya.
Puan pun menyampaikan apresiasi atas posisi MSG yang telah menegaskan kedaulatan Indonesia atas Papua dan perhatian khusus yang diberikan kepada Papua.
"Bagi DPR RI, pembangunan Papua akan terus menjadi prioritas nasional yang mengedepankan pemenuhan terhadap hak dan martabat Orang Asli Papua demi kesejahteraan inklusif," kata dia.
Selain Puan, pada kesempatan tersebut turut hadir Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus dan Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia Atnike Nova Sigiro, serta perwakilan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
Adapun dialog parlementer MSG itu dihadiri oleh pimpinan dan anggota parlemen negara Melanesia yang ikut pada Sidang Umum Ke-2 IPPP, yakni Ketua Parlemen Republik Fiji Ratu Naiqama Lalabalavu, Ketua Parlemen Kepulauan Solomon John Patteson Oti, anggota parlemen Papua Nugini (PNG) Johnson Wapunai, hingga Direktur Jenderal MSG Leonard Louma.
