KABARINDO, JAKARTA - Presidensi G20 diklaim memberikan manfaat ekonomi dan strategi untuk Indonesia.
Seperti diketahui, Indonesia telah ditetapkan sebagai Presidensi G20 Tahun 2022 pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang rencananya akan digelar di Bali pada 2022 mendatang.
Tema yang diusung pada Presidensi G20 Indonesia adalah "Recover Together, Recover Stronger".
Latar belakang tema tersebut diambil dari dampak pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama nyaris 2 tahun ini,.
Harapannya adalah negara-negara di dunia dapat segera pulih dari pandemi secara bersama-sama di berbagai sektor dan agar terjadi pemulihan yang ke depannya mempunyai ketahanan dan keberlanjutan.
Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengklaim bahwa Presidensi G20 akan memberikan manfaat ekonomi dan strategi bagi Indonesia.
“Indonesia juga akan mendapatkan manfaat strategis di mana Indonesia akan turut berperan besar di dalam menentukan arah kebijakan global ke depannya," kata Susiwijono dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu (4/12/2021), dikutip dari Antara.
Penyelenggaraan G20 diklaim Susiwijono akan membawa berbagai manfaat ekonomi 1,5 hingga 2 kali lebih besar secara agregat jika dibandingkan dengan penyelenggaraan acara Annual Meeting IMF-World Bank di Bali pada 2018.
Selain itu,diperkirakan akan memberikan dampak terhadap peningkatan konsumsi domestik sebesar Rp1,7 triliun dan PDB domestik Rp7,43 triliun yang berasal dari kunjungan para delegasi.
Presidensi G20 Indonesia juga akan diharapkan meningkatkan peran UMKM dan membantu penyerapan sebanyak 33.000 tenaga kerja di berbagai sektor.
"Kita patut berbangga karena pada saat pandemi seperti ini, Indonesia mendapat kehormatan dan kepercayaan untuk memegang Presidensi G20 di tahun 2022," ujar Susiwijono.
Fokus dari Presidensi G20 Indonesia ada tiga yaitu kesehatan global yang inklusif, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi menuju energi yang berkelanjutan.
Substansi G20 terdiri atas jalur keuangan (Finance Track) dan jalur non-keuangan (Sherpa Track).
Adapun isu yang akan dibahas di jalur non-keuangan antara lain kesehatan, ketenagakerjaan, perdagangan-investasi-industri, ekonomi digital, pariwisata, energi dan lingkungan, pembangunan, antikorupsi, serta pemberdayaan perempuan dan pemuda.
Sumber berita: Antara
Foto: Antara
