KABARINDO, WONOSOBO - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan 3.000 sertipikat tanah kepada masyarakat Jawa Tengah di Alun-alun Kabupaten Wonosobo pada Senin 22 Januari 2024.
Adapun sertipikat yang diserahkan tersebut terbagi atas 1.650 sertipikat untuk masyarakat Kabupaten Wonosobo, 650 sertipikat untuk masyarakat Kabupaten Purworejo, dan 700 sertipikat untuk masyarakat Kabupaten Kebumen.
Setelah menyerahkan sertipikat, Presiden menekankan kepada masyarakat untuk menjaga alat bukti hak atas tanah tersebut.
"Biasanya kalau sudah pegang sertipikat ini pasti ingin disekolahkan (diagunkan, red). Hati-hati kalau mau meminjam uang dengan agunan sertipikat, hati-hati. Tolong dikalkulasi tenan, dihitung sing teliti," kata Presiden dikutip dalam keterangan tertulis.
Dengan pinjaman yang didapat dari mengangunkan sertipikat tentu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun, hal itu baru bisa terwujud jika pinjaman yang didapat dimanfaatkan sebagai permodalan untuk meningkatkan perekonomian.
"Misalkan pinjam Rp500 juta, mau dijadikan investasi mesin, modal usaha, modal kerja, sudah dihitung semua, cicilannya setiap bulan berapa, bunganya berapa, dihitung semuanya. Jadi ini pinjaman semuanya harus dipakai untuk usaha. Kalau sudah punya keuntungan, baru keuntungan itu yang dipakai, bukan langsung dipakai untuk beli mobil, nanti tidak bisa ngangsur, mobilnya diambil sertipikatnya diambil," tegas Jokowi.
Pada kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto turut mengimbau masyarakat untuk mencadangkan sertipikat tersebut agar aman dari kehilangan.
"Dijaga dengan cara difotokopi, supaya nanti kalau ada apa-apa masih punya cadangan," tuturnya.
Hadir pada kegiatan ini, Ibu Negara, Iriana Jokowi, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono; Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin; Pj. Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana; Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat beserta jajaran Forkopimda setempat. Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Lampri; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama beserta jajaran.
