JAKARTA, KABARINDO - Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pemulihan ekonomi bagi pelaku UMKM di Indonesia, kini platform Beliumkm telah hadir di Kabupaten Luwu.
Platform Beliumkm merupakan besutan dari pengusaha muda Taufik Akbar dan Alham Rusli Habibie yang merupakan putra dari mantan Gubernur Gorontalo dua periode. Adapun platform Beliumkm merupakan platform belanja e-purchasing pemerintah yang terdaftar resmi sebagai mitra toko daring LKPP dengan tujuan melayani transaksi kebutuhan belanja barang/jasa pemerintah di bawah nominal 200 juta rupiah, serta melibatkan pelaku UMKM setempat sebagai pihak pemasok.
Taufik Akbar selaku Direktur PT Rumah UMKM Indonesia pengelola dari platform Beliumkm menyampaikan apresiasi terhadap Bupati Luwu, Basmin Mattayang, yang telah mempercayakan platform Beliumkm sebagai mitra penyedia toko daring untuk belanja barang/jasa Pemerintah Kabupaten Luwu.
“Target kami di tahun 2023 para pelaku UMKM di Kabupaten Luwu akan mampu menyerap anggaran belanja barang/jasa pemerintah senilai 300 Miliar yang berasal tidak hanya dari anggaran Pemerintah Kabupaten, namun juga dari instansi Pemerintah Provinsi, serta instansi vertikal yang berada di Kabupaten Luwu,” ujar Taufik saat diwawancarai via telepon.
Untuk mencapai target tersebut serta mempermudah para pelaku UMKM di Kabupaten Luwu dalam proses pendaftaran maupun pendampingan, saat ini PT Rumah UMKM Indonesia telah membuka kantor cabang di Belopa serta menunjuk saudara Andi Muhammad Anshari sebagai Direktur Perwakilan.
Menariknya pada platform Beliumkm turut meyediakan keperluan belanja perjalanan dinas, seperti akomodasi hotel , jasa transportasi, dan tiket pesawat dengan sistem pembayaran bertempo.
‘Fokus kami agar platform Beliumkm mampu memenuhi segala permintaan kebutuhan belanja barang/jasa dari instansi pemerintah di Kabupaten Luwu’ tutup Taufik
Kehadiran platform Beliumkm di Kabupaten Luwu saat ini sejalan dengan terbitnya Instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik/e-purchasing paling lambat tahun 2023, dengan cara berbelanja produk dalam negeri kepada pelaku UMKM melalui katalog lokal atau toko daring LKPP. Diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut akan mampu mendorong pemulihan ekonomi bagi pelaku UMKM serta menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi. (*)
