KABARINDO, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan komitmennya untuk secara bertahap merevitalisasi (memfungsikan kembali) 16 sungai, danau, embung, dan waduk pada 2023 sebagai persiapan musim hujan.
"Kami melakukan penanganan banjir melalui berbagai hal sesuai dengan kebijakan yang telah disusun pada Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga melaksanakan program pemeliharaan prasarana dan sarana pengendalian banjir serta pengembangan sistem pemantauan banjir.
Kemudian, melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat serta sinkronisasi program-program, diantaranya sinkronisasi lokasi prioritas pengadaan tanah untuk percepatan pekerjaan konstruksi melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Lalu, meningkatkan kapasitas sungai yang difokuskan pada Kali Ciliwung sepanjang 4,3 kilometer, serta pembangunan prasarana kali atau sungai di beberapa lokasi prioritas, seperti Kali Baru Timur, Kali Sunter, dan Kali Pesanggrahan.
Dilakukan pula pembangunan tanggul pengaman pantai di wilayah Ancol Barat, Muara Angke, dan Kali Blencong untuk memitigasi risiko banjir akibat rob atau pasang air laut. Selain itu, menambah daya tampungan air dan tangkapan limpasan air sungai.
Lebih lanjut, Heru menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah penyangga dalam upaya penanggulangan banjir di Jakarta, di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri.
Penanganan banjir tersebut, kata Heru menjawab berbagai pandangan fraksi DPRD DKI Jakarta terkait arah kebijakan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
Terkait hal itu anggota DPRD DKI Jakarta Karyatin Subiyantoro meminta agar program penanganan banjir dilakukan secara komprehensif dan adil di semua lokasi, terutama dalam menghadapi musim penghujan.
Karyatin mengatakan saat ini masih banyak kebutuhan saluran air di lingkungan pemukiman warga untuk memperlancar aliran air terutama saat hujan deras agar tidak terjadi banjir atau kalaupun terjadi genangan bisa cepat surut.
"Kami juga menemukan ada daerah perumahan elit yang sudah dibangun saluran air dengan cepat, namun di lokasi yang tidak jauh yaitu di Jalan Bulak, Klender ada saluran air di pemukiman warga yang sudah bertahun-tahun tidak juga dilakukan perbaikan," kata Karyatin.
Sehingga, perlu adanya penambahan alokasi anggaran untuk perbaikan saluran air yang masih terbengkalai.
