KABARINDO, Jakarta - Menteri BUMN, Erick Thohir, sempat mengatakan bahwa Krakatau Steel terancam bangkrut pada bulan Desember 2021 jika program restrukturisasi yang dijalankan tidak tuntas.
Seusai Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, Kamis (2/12/2021) lalu, Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, memberikan tanggapan soal kabar tersebut.
Seusai pernyataan Erick Thohir tersebut, mulai muncul berbagai anggapan di masyarakat terkait kinerja Kementerian BUMN.
"Perlu saya jelaskan bahwa konteks pernyataan Menteri BUMN, Erick Thohir terkait dengan terancam bangkrutnya Krakatau Steel adalah dalam konteks rapat kerja dengan DPR RI soal langkah dan upaya yang dilakukan oleh Kementerian terkait dengan IPO dan rights issue di BUMN,' ujar Andre Rosiade.
"Dalam rapat tersebut, pak ET menyampaikan langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam penyelamatan Krakatau Steel yang harus dijalankan sebagai satu kesatuan strategi. Dan kami di Komisi VI mengapresiasi langkah-langkah ini karena kondisi perusahaan BUMN membaik," jelas Andre dalam keterangannya, Selasa (7/12/2021).
Andre Rosiade juga mengatakan upaya penyelamatan Krakatau Steel yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dilakukan dengan tiga langkah strategis.
Langkah pertama yaitu merestrukturisasi utang yang telah dilakukan pada akhir 2019 hingga Januari 2020 sehingga jumlah utang Krakatau Steel dapat dikurangi.
Kedua, untuk memberikan keuntungan bagi Krakatau Steel di masa depan, sedang dilakukan negosiasi meningkatkan saham di Krakatau Posco.
Langkah ketiga yaitu dengan mengundang SWF Indonesia yakni INA (Indonesia Investment Authority) untuk berinvestasi di Krakatau Steel, tujuannya agar keuntungan Krakatau Steel tak lari ke luar negeri.
Selain itu juga dilakukan usaha agar menarik minat investor agar proyek ini tidak mangkrak, Andre Rosiade juga mengatakan agar pihak yang tidak paham tak memberikan komentar yang menyudutkan.
"Langkah lainnya, dalam waktu dekat kejaksaan akan masuk ke Krakatau Steel untuk mendalami apakah investasi blast furnace terdapat unsur pidana atau tidak. Sehingga isu-isu miring soal korupsi di Krakatau Steel dapat terjawab tuntas," ungkap Andre.
"Kami berharap mereka yang tidak paham akan situasi yang ada, tidak perlu mengomentari seakan-akan merasa paling tahu suasana rapat antara Komisi VI dengan Kementerian BUMN. Krakatau Steel itu faktanya dalam keadaan terancam bangkrut bila tidak ada gebrakan dari Menteri BUMN, saya tahu persis bahwa Bank-Bank Himbara yang tergabung dalam sindikasi perbankan sudah mengirimkan surat penagihan utang jatuh tempo di Desember 2021 ini. Di sisi lain, saya minta agar Menteri BUMN melakukan review terhadap komisaris yang tidak memiliki kapasitas atau kompetensi," pungkasnya.
Sumber Berita: Detik.com
Foto: Detik.com
