KABARINDO, NEW YORK – Pada hari Senin (20/12), di rapat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, China, yang didukung oleh Rusia, memblokir rancangan resolusi Amerika Serikat yang akan menyediakan sistem untuk pengecualian kemanusiaan terhadap sanksi ekonomi yang dikenakan pada Afghanistan yang dikuasai Taliban.
Seorang diplomat yang meminta anonim mengatakan kepada AFP bahwa mereka ingin penghapusan paragraf resolusi yang memungkinkan komite sanksi yang bertanggung jawab atas Afghanistan untuk memberikan pengecualian dari pembekuan aset jika menganggap bahwa pengabaian semacam itu "diperlukan untuk memfasilitasi bantuan lebih lanjut ke Afghanistan.”
China, yang "pada prinsipnya" menentang sanksi, "melawan mekanisme pembebasan kasus per kasus", diplomat lain menegaskan.
“Bantuan kemanusiaan dan bantuan penyelamatan jiwa harus dapat menjangkau rakyat Afghanistan tanpa hambatan apapun,” kata Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun di Twitter, Senin (20/12). "Kondisi atau batasan yang dibuat secara artifisial tidak dapat diterima."
Washington mengharapkan persetujuan pada hari Senin atas rancangannya oleh 14 anggota Dewan Keamanan lainnya agar mereka dapat memberikan suara pada hari Selasa, kata sumber-sumber diplomatik.
Saat ini tidak ada pengecualian kemanusiaan dari rezim sanksi yang dikenakan pada Taliban pada tahun 2015, kata seorang diplomat. Bagi pekerja bantuan yang melakukan transaksi keuangan dengan kementerian yang dipimpin oleh orang-orang di bawah sanksi ini akan dianggap "melanggar sanksi".
Setelah mengabaikan paragraf yang disengketakan tentang pengecualian kasus per kasus, AS mengajukan rancangan baru pada Senin malam yang menyatakan bahwa, untuk jangka waktu satu tahun, bantuan kemanusiaan tidak akan dianggap melanggar sanksi terhadap Afghanistan.
Martin Griffiths, kepala urusan kemanusiaan PBB, mengatakan: "Kebutuhan akan likuiditas dan stabilisasi sistem perbankan sekarang sangat mendesak - tidak hanya untuk menyelamatkan nyawa orang-orang Afghanistan tetapi juga untuk memungkinkan organisasi kemanusiaan untuk merespons." ***(Sumber: AFP; Foto: UN News)
