KABARINDO, AMBON -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berencana mendesak Pemerintah untuk secara serentak melakukan Analog Switch Off (ASO) atau mematikan siaran TV analog digantikan siaran TV digital di seluruh wilayah Indonesia yang belum ASO. Hingga saat ini, migrasi siaran digital belum sepenuhnya berjalan karena sejumlah kendala seperti belum meratanya distribusi set top box (STB) bagi masyarakat penerima bantuan.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPI Pusat, Mohamad Reza, saat kunjungan ke Ambon, Rabu (23/5/2023). Desakan ini merupakan bentuk dukungan KPI terhadap pelaksanaan program ASO di tanah air.
Menurut Reza, program ASO dapat dilakukan secara serentak dan diikuti dengan pendistribusian STB bagi masyarakat penerima. Namun, lanjutnya, yang harus dipastikan pada saat pendistribusian STB harus tepat sasaran.
“Dalam implementasinya masih ada banyak permasalahan terutama soal data penerima, yang setelah kami cek banyak yang masih keliru termasuk di Maluku ini. Sehingga wilayah Maluku belum menjadi prioritas,” jelas Reza.
Dia juga menegaskan, desakan agar Pemerintah segera menyelesaikan program ASO akan diusulkan ke Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI tahun 2023 di Kepulauan Riau (Kepri), awal Agustus mendatang.
Menurut Reza, selama masih dilakukan siaran secara simulcast atau bersamaan antara siaran TV analog dan TV digital, masyarakat justru dirugikan. Pasalnya, siaran digital yang dihasilkan jadi kurang baik, termasuk juga siaran analog karena sinyal yang kecil.
Oleh karena itu, Reza berharapa dalam tahun ini, seluruh lembaga penyiaran, khususnya untuk TV, baik induk jaringan maupun lokal, telah beralih ke siaran digital secara keseluruhan, termasuk di juga wilayah Provinsi Maluku.
Berdasarkan data KPI, jumlah lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Maluku terdapat 32, baik TV maupun radio. Sebagian besar atau 80 persennya berada di Kota Ambon.
Sementara itu, Ketua KPID Maluku, Mutiara Dara Utama, menyebutkan di wilayahnya baru dua stasiun TV yang sudah beralih ke siaran digital. Dua stasiun TV tersebut yakni TVRI dan Kompas TV. Sementara TV yang lain masih bersiaran analog. Hal ini menyebabkan jangkauan siaran kedua TV itu menjadi terbatas.
“Persoalan lain yang kami temukan yakni, KPID Maluku sudah verifikasi data di lapangan, beberapa pemegang MUX yang sudah distibusi STB ke masyarakat ternyata tidak tepat sasaran,” tambahnya.
PJ Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena menyatakan, Pemkot Ambon akan berupaya agar pelaksanaan ASO dapat diwujudkan. Oleh karenanya, pihaknya akan mengawal kebijakan ini dengan mempersiapkan sesuai dengan kewenangan daerahnya.
“ASO ini mestinya dapat diwujudkan. Apa yang bisa kita lakukan sesuai kewenangan pasti kita lakukann. Sehingga kita dapat beralih dari siaran analog ke digital. Apalagi kota Ambon ini merupakan salah satu kota Smart City di Indonesia,” tandasnya. ***
