OJK Gelar Festival Keuangan Inklusif Jatim 2023, Upaya Tingkatkan Akses Keuangan bagi Disabilitas
Surabaya, Kabarindo- Dalam rangka memperluas askes layanan keuangan bagi penyandang Disabilitas, Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 Jawa Timur (OJK KR04) bersama D-Link Project telah menyelenggarakan Festival Keuangan Inklusif Jawa Timur 2023.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh 200 peserta dari Komunitas Disabilitas di Jatim, Forkopimda Jatim dan pelaku usaha jasa keuangan serta mendapat apresiasi dari Ketua Komnas Disabilitas RI dan Perwakilan Konjen Australia.
Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur, Giri Tribroto, mengatakan OJK menyadari akses keuangan merupakan hak bagi seluruh masyarakat dan memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf hidup seseorang serta dapat mewujudkan kemandirian ekonomi.
”Karena itu OJK bersama D-Link Project yang merupakan organisasi yang bergerak di bidang pemberdayaan komunitas disabilitas, berupaya untuk memfasilitasi agar penyandang disabilitas memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan yang sama,” ujarnya.
Giri mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan literasi keuangan melalui workshop serta membuka akses keuangan kepada penyandang disabilitas melalui Showcase dan Business Presentation, agar nantinya dapat lebih dikenal oleh perangkat daerah, Industri Jasa Keuangan (IJK), investor swasta dan masyarakat luas hingga pada saatnya nanti siap untuk melakukan Business Matching.
Kegiatan tersebut merupakan tahapan akhir dari rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Focus Group Discussion (FGD) pada 12 November 2022, Workshop dan Grand Launching D-Link Project bersama OJK Regional 4 Jatim pada 14 Januari 2023, Incubation and One on One Meeting pada 3-11 Maret 2023 dan Festival Keuangan Inklusif Jawa Timur 2023 pada 27 Juli 2023.
Melalui kegiatan tersebut, OJK mendorong IJK untuk memberikan kemudahan akses layanan keuangan bagi penyandang disabilitas. IJK harus memiliki standar pelayanan dan infrastruktur yang memudahkan kelompok disabilitas agar dapat mengakses layanan keuangan, baik produk simpanan maupun dukungan modal usaha atau produk lainnya bagi pelaku UMKM disabilitas.
OJK selaku penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan, telah menerbitkan peraturan terkait penyediaan akses layanan keuangan kepada semua pihak, termasuk kepada penyandang disabilitas dan menyusun Petunjuk Teknis Operasional (PTO) layanan keuangan inklusi bagi penyandang disabilitas yang dapat diadopsi oleh pelaku IJK.
PTO tersebut merupakan standar minimal pelayanan keuangan kepada konsumen atau calon konsumen PUJK dengan disabilitas, sehingga hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi dan terlindungi.
