KABARINDO, JAKARTA -- Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammad Shtayyeh mengajukan pengunduran diri kepada pemimpin Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah, Presiden Mahmud Abbas. Alasannya karena merasa gagal menghentikan agresi Israel terhadap warganya sejak 7 Oktober.
"Pemerintah mampu mencapai keseimbangan antara memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan layanan seperti infrastruktur,” kata Shtayyeh, yang kabinet mulai bekerja pada 2019.
Shtayyeh juga mengutip perkembangan terkait agresi Israel di Jalur Gaza dan eskalasi di Tepi Barat dan Yerusalem. Dia telah menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri kepada Abbas pekan lalu.
Dia secara resmi baru mengajukan pengunduran dirinya secara tertulis pada Senin (26/2/2024). Abbas belum secara resmi menerimanya.
PM berusia 66 tahun itu mengatakan negaranya memerlukan langkah-langkah dan politik baru termasuk dalam menangani Jalur Gaza. "Kami akan tetap berkonfrontasi dengan pendudukan dan akan terus berjuang untuk mendirikan negara di tanah Palestina,” katanya.
Dia juga menyerukan konsensus warga Palestina dan perluasan kekuasaan otoritas ke seluruh tanah Palestina. Israel telah mengesampingkan peran politik apa pun atas Hamas di Gaza. Namun Zionis hanya mengizinkan pejabat lokal Palestina yang bisa memainkan peran tersebut.
Abbas menghadapi kemarahan yang meningkat sejak perang Gaza meletus pada 7 Oktober. Banyak yang mengkritiknya karena gagal mengutuk serangan Israel di Gaza serta di Tepi Barat.
Sejak 2007, kepemimpinan Palestina terbagi antara Otoritas Palestina Abbas, yang menjalankan kekuasaan terbatas di Tepi Barat, dan Hamas yang menguasai pesisir Jalur Gaza.
Perang Gaza pecah setelah militan Hamas menyerang Israel selatan pada tanggal 7 Oktober, yang mengakibatkan kematian sekitar 1.160 orang, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP berdasarkan angka Israel.
Serangan balasan militer Israel di Gaza sejauh ini telah menewaskan sedikitnya 29.782 orang, kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak, menurut kementerian kesehatan wilayah tersebut.
Kekerasan di Tepi Barat juga berkobar sejak perang di Gaza meletus hingga mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hampir dua dekade. Pasukan dan pemukim Israel telah membunuh sedikitnya 400 warga Palestina di Tepi Barat sejak perang Gaza dimulai, menurut kementerian kesehatan di Ramallah.
Masih belum jelas apakah Abbas akan segera menerima pengunduran diri tersebut atau menunggu hingga PM baru ditunjuk. Laporan media Palestina memperkirakan Abbas mungkin menunjuk Mohammed Mustafa, anggota komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina yang didominasi oleh gerakan Fatah yang berkuasa untuk memimpin kabinet baru.
Mustafa sebelumnya menjabat sebagai wakil perdana menteri dan penasihat senior Abbas dalam urusan ekonomi. Mediator internasional sedang melakukan pembicaraan untuk mencapai gencatan senjata di Gaza, dan sekutu utama Israel, Washington, juga membahas Gaza dapat diatur pascaperang.
Analis Palestina, Ghassan Khatib, mengatakan pengunduran diri Shtayyeh adalah cara Abbas menunjukkan bahwa ia fleksibel dan siap untuk memiliki pemerintahan teknokrat yang berfungsi di Tepi Barat dan Jalur Gaza setelah perang.
“Jika Abbas dan Hamas mampu mencapai kesepakatan, ini akan menjadi fase baru dalam kancah politik internal kami dan merupakan fase yang signifikan,” kata Khatib kepada AFP.
Sementara itu Shtayyeh mempertahankan rekam jejaknya dan mengatakan pemerintahannya telah berhasil melakukan tugasnya meskipun ada tantangan besar. Red dari berbagai sumber
