KABARINDO, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengupayakan agar efisiensi belanja di Kementerian BUMN tidak menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun pengurangan fasilitas kepegawaian, seperti klinik dan daycare.
“Pengurangan pegawai, itu belum ada sampai hari ini. Lalu office boy, satpam juga kami coba jaga dengan budget yang ada,” ucap Erick Thohir dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis.
Selain mengupayakan untuk tidak memutus hubungan kerja pegawai-pegawainya, Erick Thohir juga menyampaikan bahwa kementeriannya berupaya untuk melindungi fasilitas kepegawaian.
Meski tidak bisa menaikkan tunjangan kinerja (tukin), setidaknya fasilitas kepegawaian seperti klinik dan tempat penitipan anak (daycare) tetap terjaga.
“Kami tetap proteksi yang namanya fasilitas kepegawaian, seperti klinik, daycare, dan lain-lainnya,” ucap Erick.
Adapun yang dipangkas oleh Kementerian BUMN dalam efisiensi belanja, yakni perjalanan dinas, fasilitas pimpinan, hingga mengurangi anggaran untuk membeli suvenir yang biasanya digunakan untuk menyambut tamu.
“Kalau kami kedatangan tamu dari luar negeri, biasanya kan kami suka tukeran suvenir. Itu kami beli dari UMKM. Ya, mohon maaf, saat ini kami coba mencari yang lebih affordable,” ucap Erick Thohir.
Ia juga menyampaikan bahwa pengurangan perjalanan dinas sudah berlaku, seperti mengikuti rapat dengan Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) dan International Monetary Fund (IMF) secara daring, hingga tidak menghadiri pemberian penghargaan oleh Emirat Arab (UEA).
“Kemarin ada undangan penghargaan dari UEA karena kerja sama Cirata Solar Panel (PLTS Cirata) yang terbesar di Asia Tenggara. Mereka memberikan penghargaan ke BUMN, kami tidak bisa hadir. Kami hanya kirim surat untuk dibacakan,” kata Erick.
Sebelumnya, Erick menjelaskan bahwa Kementerian BUMN mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp161,9 miliar setelah dilakukan efisiensi belanja.
Erick pun mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar efisiensi anggaran di Kementerian BUMN tidak di bawah Rp215 miliar, sebab Rp215 miliar merupakan batas minimum kementerian tersebut untuk beroperasi.
Anggaran sebesar Rp215 miliar tersebut terdiri atas hasil pemotongan perjalanan dinas sebesar 54 persen, pemotongan biaya program pengawasan BUMN sebesar 50 persen, hingga pemotongan biaya operasional.
