KABARINRO, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo angkat bicara terkait insiden kericuhan yang terjadi dalam aksi demonstrasi di depan Kantor Kemenpora, Jakarta, Senin 21 Juni 2025.
Aksi tersebut mendesak pemeriksaan terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo terkait dugaan keterlibatan kasus korupsi BTS Kominfo, Aksi yang melibatkan sekelompok orang yang mengaku sebagai mahasiswa tersebut berujung pada kekerasan terhadap aparat kepolisian.
Dalam pernyataannya saat ditemui di lobby kantor Kemenpora, Menpora Dito menyatakan penyesalannya atas kejadian tersebut.
Ia menekankan bahwa aksi unjuk rasa seharusnya menjadi bentuk aspirasi yang disampaikan secara damai dan tidak melanggar hukum.
“Kami sangat menyayangkan adanya tindakan anarkis yang dilakukan oleh oknum dalam demonstrasi kemarin. Berdasarkan laporan di lapangan, jumlahnya tidak lebih dari lima orang. Mereka terlihat menyerang aparat kepolisian yang sedang bertugas menjaga keamanan di lokasi,” ujar Dito, Kamis 26 Juni 2025.
Aksi kekerasan itu diketahui menyebabkan dua anggota kepolisian mengalami luka-luka akibat dilempar ban yang dibakar.
“Sangat disesalkan karena dua polisi menjadi korban. Mereka dilempar dengan ban berapi tanpa sebab yang jelas. Ini jelas bukan cerminan dari semangat demokrasi yang sehat,” tegasnya.
Menpora mengungkapkan bahwa pihak Kemenpora belum menerima keterangan resmi dari kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai mahasiswa tersebut.
“Sampai saat ini belum ada pemberitahuan resmi mengenai siapa mereka dan apa agenda aksi tersebut. Karena itu, sangat disayangkan jika aksi tanpa identitas jelas ini berujung pada kerugian dan kekerasan,” katanya.
Meski demikian, Dito mengaku tetap menghargai semangat demokrasi di kalangan generasi muda. Ia menyebut bahwa aspirasi yang disampaikan melalui demonstrasi adalah bagian dari hak warga negara, namun harus dilakukan secara tertib, damai, dan sesuai aturan hukum.
“Kami di Kemenpora mendukung anak muda yang memiliki semangat untuk menyampaikan aspirasi. Namun, kami juga mengimbau agar semua bentuk penyampaian pendapat dilakukan sesuai aturan. Aksi damai itu penting, tapi keselamatan semua pihak, baik peserta aksi maupun aparat, juga harus jadi perhatian utama,” jelas Dito.
Menanggapi korban dari pihak kepolisian, Menpora Dito menyampaikan keprihatinannya. Ia mengatakan bahwa insiden tersebut tidak seharusnya terjadi, terlebih saat aparat tengah menjalankan tugas untuk menjaga ketertiban umum.
“Kami prihatin dan kasihan terhadap polisi yang menjadi korban. Mereka hanya menjalankan tugas untuk mengamankan situasi, tetapi justru diserang secara tiba-tiba. Saya juga heran, kenapa bisa mendadak aparat diserang seperti itu? Ini perlu ditelusuri lebih lanjut,” kata Dito.
Menpora menambahkan bahwa Kemenpora siap berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kementerian/lembaga terkait jika diperlukan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang.
Ia juga meminta semua pihak, termasuk kelompok pemuda dan mahasiswa, untuk tidak terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab.
“Kami berharap ke depan tidak ada lagi kejadian seperti ini. Mari kita jaga ruang demokrasi kita tetap sehat dan damai. Kritik dan aspirasi silakan disampaikan, tapi jangan sampai merugikan orang lain,” tutupnya.
Kejadian ini menambah daftar panjang insiden demonstrasi yang berujung kericuhan di ibu kota. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk melindungi hak berpendapat masyarakat selama tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.
