Oleh: Hasyim Arsal Alhabsi, Direktur Dehills Institute
Dalam dunia politik, tanggung jawab seorang juru bicara tidak hanya terletak pada menyampaikan informasi, tetapi juga pada menjaga martabat partai, integritas politik, dan stabilitas sosial. Pernyataan Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, yang menyebutkan potensi pembocoran video skandal terkait Joko Widodo oleh Hasto Kristiyanto jika proses hukum oleh KPK berlanjut, merupakan langkah yang dapat dianggap tidak bijaksana dan bertentangan dengan prinsip politik yang beretika.
1. Ketidakdewasaan dalam Pendekatan Politik
Pernyataan tersebut mencerminkan sikap tidak dewasa dalam penyelesaian konflik politik. Ancaman untuk membocorkan video skandal menyerupai praktik politik destruktif yang sering disebut sebagai “politik balas dendam.” Bukannya membangun diskusi substansial atau mengarahkan perdebatan ke isu-isu publik yang relevan, pernyataan semacam ini justru memperkeruh suasana dengan fokus pada isu pribadi yang tidak terkait langsung dengan kepentingan masyarakat. Langkah ini tidak hanya mencoreng citra partai, tetapi juga memperkuat kesan bahwa politik lebih sering digunakan untuk kepentingan sempit daripada untuk kesejahteraan rakyat.
2. Merusak Supremasi Hukum dan Independensi KPK
KPK adalah lembaga independen yang dibangun untuk memberantas korupsi tanpa intervensi politik. Mengaitkan jalannya proses hukum dengan ancaman pembocoran skandal mengindikasikan upaya tekanan terhadap institusi tersebut. Ini bertentangan dengan prinsip supremasi hukum, di mana proses hukum harus berjalan secara objektif dan tanpa intimidasi. Jika ada indikasi pelanggaran hukum, baik oleh pihak Joko Widodo maupun lainnya, mekanisme yang sesuai adalah melalui pengadilan, bukan melalui ancaman politik atau manipulasi media.
3. Politik Etis vs. Politik Sensasional
Politik yang sehat seharusnya mengedepankan diskusi mengenai kebijakan publik, pembangunan, dan solusi atas masalah bangsa. Ancaman untuk membocorkan video skandal adalah langkah sensasional yang mengalihkan perhatian publik dari isu-isu krusial. Sebagai salah satu partai politik terbesar di Indonesia, PDIP memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan contoh politik yang beradab. Jika pernyataan seperti ini menjadi norma, maka akan sulit membangun demokrasi yang matang dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
4. Bahaya Polarisasi Politik
Ancaman yang disampaikan Guntur Romli dapat memperdalam polarisasi di masyarakat. Dalam konteks Indonesia, di mana masyarakat sudah terpecah oleh berbagai isu politik, pernyataan ini berpotensi meningkatkan ketegangan. Alih-alih menjadi jembatan dialog, politik yang berbasis ancaman dan skandal justru memperkuat jurang perpecahan. Ini tidak hanya merugikan PDIP sebagai partai, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik secara keseluruhan.
5. Tanggung Jawab Juru Bicara dalam Demokrasi
Juru bicara partai memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan publik terhadap partai dan institusi demokrasi. Pernyataan yang bersifat ancaman atau intimidasi bukan hanya tidak etis, tetapi juga kontraproduktif. Dalam demokrasi yang sehat, kritik atau tuduhan harus disertai dengan bukti yang sah dan disampaikan melalui jalur hukum yang berlaku. Menggunakan isu pribadi untuk mempengaruhi jalannya hukum mencerminkan praktik politik yang manipulatif, yang seharusnya dijauhi oleh partai politik besar seperti PDIP.
Mengembalikan Politik ke Jalurnya
Pernyataan Guntur Romli, jika tidak diklarifikasi, dapat merusak kredibilitas partai dan menciptakan preseden buruk bagi demokrasi Indonesia. Politik seharusnya menjadi arena untuk membangun solusi, bukan medan untuk menyerang atau mengancam. Dalam menghadapi tantangan demokrasi modern, politisi dan juru bicara partai harus menunjukkan kedewasaan dengan mengutamakan dialog, transparansi, dan penghormatan terhadap hukum.
Jika ada dugaan pelanggaran hukum, maka sebaiknya hal tersebut dibuktikan melalui mekanisme hukum yang adil, bukan melalui ancaman atau drama politik. Hanya dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa demokrasi Indonesia tetap kokoh dan berwibawa.
