Burger Menu
Logo

KABAR BAIK MENCERAHKAN

-advertising-

Beranda > Iptek > KPI Minta Pelaksanaan ASO Dilakukan Secara Nasional

KPI Minta Pelaksanaan ASO Dilakukan Secara Nasional

Iptek | Rabu, 21 Juni 2023 | 11:35 WIB
Editor : Hauri Yan

BAGIKAN :
KPI Minta Pelaksanaan ASO Dilakukan Secara Nasional

KABARINDO, JAKARTA -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengapresiasi pelaksanaan ASO (analog switch off) atau penghentian siaran TV analog berganti siaran TV digital di wilayah Sulawesi Selatan 1 (Sulsel) pada Selasa, 20 Juni 2023 (Pukul 24.00 WITA). Setelah ASO di wlayah siaran Sulsel 1, KPI berharap pelaksanaan ASO untuk wilayah sisa (belum ASO) dapat dilakukan secara nasional atau serentak. Hal ini untuk memastikan digitalisasi penyiaran, sesuai amanah UU Ciptakerja, sudah diterima masyarakat di seluruh tanah air sekaligus kado ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke 78.

Demikian disampaikan Anggota KPI Pusat sekaligus Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P), Muhammad Hasrul Hasan, di Jakarta, Rabu (21/6/2023). Adapun wilayah siaran Sulsel 1 meliputi Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Menurut Hasrul, pelaksanaan ASO secara menyeluruh ini dilakukan berbarengan dengan seremonial puncak peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke 89 yang akan diselenggarakan di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, pada pertengahan Agustus 2023 mendatang. “Kami akan mendorong pemerintah (Kemenkominfo) agar ASO dilakukan secara nasional pada saat puncak peringatan Harsiarnas di Kepri pada Agustus mendatang,” katanya.

Alasan ASO dilakukan secara menyeluruh, lanjut Hasrul, agar masyarakat khususnya di wilayah yang tidak terjangkau siaran (blankspot) dan 3 T (tertinggal, terluar dan terdepan) dapat segera mengakses siaran TV dalam negeri. Kebutuhan informasi merupakan hak setiap warga negara dan solusi atas pemenuhan kebutuhan tersebut melalui pelaksanaan ASO.

“Distribusi siaran untuk masyarakat di wilayah blankspot dan 3 T harus dapat segera dipenuhi. Ini menjadi tanggungjawab kita dan pelaksanaan ASO adalah solusi dalam memenuhi hak masyarakat untuk mendapat informasi atau siaran tersebut,” ujar Hasrul bersemangat.

Dalam kesempatan itu, Hasrul meminta penyelenggara multipleksing (MUX) untuk segera menyelesaikan komitmen mereka mendistribusikan bantuan set top bo (STB) kepada masyarakat penerima. Berdasarkan data Kemenkominfo, distribusi STB bantuan dari penyelenggara MUX untuk masyarakat yang membutuhkan baru mencapai 5,7% atau 248.490 STB dari 4,3 juta STB bantuan yang dijanjikan.

“Kami mengingatkan agar komitmen ini segera dipenuhi. Jika ada persoalan terkait distribusi di daerah bisa segera dikoordinasikan ke kami karena KPID di seluruh provinsi siap membantu. Harapan kami tidak lain agar masyarakat tidak mampu dapat menikmati siaran digital ketika siaran TV analognya dimatikan di wilayahnya,” papar Hasrul.

Saat ini, pelaksanaan ASO telah dilakukan di 137 wilayah siaran di 265 kota dan kabupaten termasuk kota-kota besar atau Nielsen (tersisa Kota Medan masuk wilayah layanan Sumut 1 belum ASO). Sementara itu, Kemenkominfo mengklaim telah menyalurkan bantuan STB dari pemerintah sebesar 1.215.600 STB dari target 1 juta STB bagi masyarakat penerima. ***/Humas KPI


RELATED POSTS


Home Icon


KATEGORI



SOCIAL MEDIA & NETWORK

Kabarindo Twitter Kabarindo Instagram Kabarindo RSS

SUBSCRIBE & NEWSLETTER