KABARINDO, JAKARTA - Upaya perdamaian di Palestina menemui jalan buntu. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk gencetan senjata, diveto Amerika Serikat. Gaza pun dalam bayang-bayang kehancuran total. Bagaimana sebenarnya duduk persoalan konflik Palestina dan Israel.
Hamid Awaludin, mantan Menteri Koordinator Politik dan Hak Azasi Manusia (Menko Polhukam) akan membahasa dalam Hamid On Talk (HOT).
Israel dan Hamas di Jalur Gaza banyak orang mengatakan ini adalah konflik internasional. Secara hukum tidak, karena Hamas itu bukan entitas negara tapi dia kelompok di dalam PLO.
Kemudian banyak juga orang mengatakan Hamas salah, karena menyerang lebih dahulu.
"Berbagai versi cerita tentang ini kalau saya apapun gerakan Hamas terhadap Israel itu refleksi dari tuntutan agar hak-hak orang Palestina itu dikembalikan, hak-hak kepemilikan tanah yang direbut secara semena-mena oleh Israel yang dimulai pada 15 Mei 1948, ketika Israel memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1948, kan sekian puluh persen tanah Palestina itu otomatis diambil oleh Israel," papar Hamid Awaludin.
Berbagai perang, lanjut Hamid, terjadi semakin mengecil itu lahan, lalu berbagai upaya rekonsiliasi internasional semua menganjurkan bahwa Israel itu mengembalikan tanah Palestina sebagaimana Israel mengembalikan tanah tanah yang direbutnya waktu perang Yon Kiput tahun 1973 dan perang 6 hari tahun 1967, tapi bukanya mengembalikan ke Palestina malah tiap saat membangun pemukiman baru.
"Jika melihat perspektif sejarah ini, ada juga dong benarnya Hamas ini marah terus kepada kepada Israel karena tanah mereka dirampas dan belum dikembalikan, itu satu. Kedua brutalitas Israel terhadap Hamas dan penduduk Gaza sekarang ini coba di justifikasi dengan alasan self defense (pembelaan diri). Saya mau berdebat soal ini konsep self defense itu menurut Piagam PBB itu memang boleh tapi harus dengan dewan keamanan PBB. Sekarang tidak terjadi, terlepas dari itu apakah dalam perang internasional atau perang domestik? semua perang itu menganut prinsip universal ada yang disebut militery necessity ada juga yang disebut proporsionality," jelas Hamid lagi.
Military necessity itu adalah prinsip utama bahwa yang boleh Serang hanyalah target-target militer. Sasaran dalam bentuk fasilitas publik Rumah Sakit, gereja, masjid, dan tempat penampungan makanan, kemudian air sungai dan seterusnya, semua yang berkepentingan dengan hajat hidup publik itu tidak bisa tidak bisa diserang dengan alasan apapun, karena dia bukan target militer. Itulah sebabnya diserahkan dengan militery necessity.
Kedua proporsionality, soal cara, apakah jika diserang dengan bambu runcing harus pakai meriam, tidak proporsional kan? yang terjadi di Israel ini pelanggaran 2 prinsip hukum humaniter, yakni prinsip militery necessity, semua diterjak, termasuk Rumah Sakit Indonesia, dengan alasan ada terowongan dari pejuang-pejuang Hamas. Lalu proporsionality, semua peralatan militer canggih dipakai untuk ngebon orang-orang tidak bersalah, dan ingat karena ini adalah perang yang bersifat domestik bukan internasional tetap berlaku hukum humaniter protokol 2 tentang perlindungan warga sipil, disitu dikatakan konflik yang bukan internasional tetap harus tunduk pada prinsip perlindungan orang-orang sipil.
Nah ini dia kalau kita melihat berita tidak ada harganya penduduk sipil di Hamawz sampai sekarang sudah 17000 orang meninggal. Kalau anda melihat bagaimana anak-anak kecil menjadi korban.
Saat Hamid, 2 Minggu lalu ke Vietnam sebagai Palang Merah dipertemuan Palang Merah se- Asia Pasifik, semua berbicara tentang masalah kemanusiaan di Hamas. Bahasa dan posisi sama, bagaimana menyelamatkan perempuan, anak-anak, orang lemah yang ada di Gaza siapapun mereka.
Dalam kontek ini, Hamid menyalahkan Israel dengan alasan self defense yang tidak bisa secara hukum, tetapi ia juga harus menyalahkan Hamas, karena melakukan penyanderaan pada orang-orqng yang tak berdosa juga. Harus fair, andai Hamas tidak menyandera orang-orang yang tidak berdosa, seluruh dunia kecuali Amerika, banyaj negara mengutuk Israel.
"Kesimpulan saya, pertama, perang Hamas dengan Israel ada perang yang tidak seimbang, perang yang tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan, sudah brutal, sudah di luar jangkauan angka.Kedua apa yang dilakukan Hamas adalah tuntutan terhadap haknya kepemilikan tanah, siapapun akan marah kalau miliknya direbut dan direnggut oleh orang lain, milik bukan hanya simbol, bukan nanya status hukum, tapi itu adalah martabat, karena kepemilikan identik dengan totalitas keberadaanmu ada pada simbol yang bernama hak milik itu," tutup Hamdi. Foto: Tangkapan Layar Visualtv.live
