Jatim Motor Penggerak Ekonomi Nasional, Gubernur Dorong Perluasan Inklusi Keuangan
KABARINDO, SURABAYA –Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengatakan penyelenggaraan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) di Surabaya menegaskan peran Jawa Timur sebagai motor penggerak ekonomi nasional.
“Jawa Timur terintegrasi dengan perekonomian kawasan tengah dan timur Indonesia, serta menjadi gerbang besar perdagangan, logistik dan komunikasi nasional,” ujarnya di FinExpo 2025 yang digelar pada 23–26 Oktober di Tunjungan Plaza Surabaya dalam rangka BIK.
BIK merupakan kampanye nasional inklusi keuangan yang rutin digelar setiap Oktober sejak 2016 oleh OJK bersama pemerintah daerah, pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Mahendra mengapresiasi kolaborasi strategis yang dibangun bersama Pemprov Jatim. Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, mendorong perluasan inklusi keuangan sebagai pondasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkelanjutan melalui akses keuangan yang mudah dan aman. Hal ini sejalan dengan tema BIK 2025 yaitu “Inklusi Keuangan Untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.
Khofifah mengatakan Gerakan BIK yang digagas OJK menjadi penggerak penting perekonomian daerah, sekaligus sarana memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
“Melalui kegiatan ini, masyarakat didorong untuk semakin mengenal berbagai produk dan layanan keuangan yang aman, terpercaya dan sesuai kebutuhan mereka,” ujarnya.
Data nasional tahun 2025 menunjukkan tingkat literasi keuangan mencapai 66,46%, sedangkan tingkat inklusi keuangan mencapai 80,51%. Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan formal secara aktif dan bertanggung jawab.
Menurut Khofifah, perluasan inklusi keuangan merupakan kunci bagi terwujudnya kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan. Melalui pemerataan akses keuangan, masyarakat di perkotaan maupun pedesaan dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.
“Kami meyakini pembangunan ekonomi yang kokoh harus diiringi perluasan akses keuangan yang inklusif dan berkeadilan. Pertumbuhan yang tinggi baru bermakna jika manfaatnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Meski capaian inklusi keuangan di Jatim relatif tinggi, Khofifah menilai literasi keuangan tetap perlu ditingkatkan. Ia menekankan pentingnya proses edukasi dan diseminasi informasi yang lebih luas, agar masyarakat memahami manfaat, risiko, serta tata cara penggunaan layanan keuangan secara bijak.
Khofifah menambahkan, Pemprov Jatim terus berkolaborasi dengan OJK serta pelaku jasa keuangan untuk mempercepat transformasi digital layanan keuangan. Digitalisasi perbankan, sistem pembayaran non-tunai, hingga aplikasi pencatatan usaha menjadi strategi nyata untuk memperluas akses keuangan sekaligus meningkatkan literasi masyarakat terhadap keuangan digital.
“Sinergi ini memperkuat pondasi ekonomi daerah, juga membuktikan bahwa inklusi keuangan dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Dengan dukungan dan sinergi antara OJK, lembaga jasa keuangan dan pemerintah daerah, Khofifah optimistis Jatim dapat menjadi salah satu pusat literasi dan inklusi keuangan nasional.
Foto: istimewa
