GUDANG PUPUK : Suasana di salah satu gudang pupuk PT Pupuk Indonesia (Persero). BUMN yang memproduksi dan mendistribusikan beragam pupuk itu menyatakan komitmennya mengakselerasi swasembada pangan. (FOTO/Istimewa)
KABARINDO, JAKARTA – Swasembada pangan menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto di masa kepemimpinannya. Berulang kali mantan Menteri Pertahanan itu menekankan pentingnya pemenuhan pangan di dalam negeri melalui peningkatn produksi. Bahkan, Prabowo menargetkan program swasembada pangan bisa dicapai pada 2027.
Usai pulang dari lawatan ke luar negeri selama 16 hari, Prabowo langsung tancap gas mengumpulkan para menterinya menggelar rapat terbatas (ratas) pada Selasa, 26 November 2024. Ratas tersebut membahas berbagai isu strategis di sektor pangan, termasuk distribusi pupuk, hingga neraca komoditas.
Keputusan penting telah diambil dalam rapat tersebut. Salah satunya adalah keputusan terkait perbaikan rantai distribusi pupuk yang selama ini dianggap terlalu panjang. Dalam waktu dekat, proses distribusi pupuk subsidi dilakukan secara langsung oleh Pupuk Indonesia ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), pengecer, atau distribusi, sehingga rantai distribusinya menjadi sangat pendek.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan, instruksi penyaluran pupuk subsidi akan langsung diberikan oleh Kementerian Pertanian kepada Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), yang kemudian akan menyalurkan pupuk kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Dengan perubahan ini, SK yang selama ini diterbitkan oleh bupati, gubernur, dan kementerian lainnya akan dihilangkan.
“Pupuk Indonesia akan mengirimkan langsung kepada Gapoktan, yang akan diaudit dan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan melakukan pembayaran. Gapoktan bertanggung jawab langsung kepada petani,” jelas Zulhas.
Zulhas menyatakan bahwa langkah ini akan segera dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres), dan diharapkan dapat selesai dalam waktu satu bulan. Dengan aturan yang lebih sederhana, penyaluran pupuk subsidi pada awal tahun depan diharapkan dapat berjalan lancar tanpa hambatan administratif. “Kami harap pada Januari atau Februari, distribusi pupuk ini tidak akan menjadi masalah lagi,” tambah Zulhas.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyambut baik keputusan ini, karena akan mempercepat proses distribusi pupuk yang selama ini sering mengalami keterlambatan. “Bayangkan, keputusan kami baru terbit di Januari, tetapi SK-nya baru selesai 50% di Juni. Itu menghambat distribusi pupuk kepada petani. Alhamdulillah, ini kabar baik untuk para petani,” ujar Amran.
Amran menambahkan bahwa untuk tahun ini, alokasi pupuk subsidi mencapai 9,5 juta ton, namun hanya 5 juta ton yang berhasil tersalurkan karena harus menunggu SK dari pemerintah daerah. Dengan adanya perubahan sistem distribusi ini, diharapkan pada awal tahun depan penyaluran pupuk dapat segera dilakukan tanpa kendala administratif.
“Setelah Perpres ditetapkan, Januari mendatang distribusi pupuk langsung bisa dilakukan,” ungkap Amran.
Perubahan ini memberikan harapan besar bagi para petani Indonesia. Dengan sistem yang lebih sederhana dan cepat, diharapkan mereka dapat menerima pupuk subsidi tepat waktu, mendukung hasil pertanian yang lebih baik, dan mempercepat pemulihan sektor pertanian Indonesia.
Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat vital bagi kedaulatan pangan. Tak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi seluruh negara di dunia. Hal itu terbukti dari seriusnya negara-negara di dunia dalam melakukan mitigasi krisis pangan global yang saat ini sedang melanda dunia. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) dan Program Pangan Dunia (WFP) mengingatkan banyak negara tentang kondi krisis pangan tersebut. Tak heran jika Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian lebih kepada sektor ini.
Skor Indeks Ketahanan Pangan Global (Global Food Security Index/GFSI) Indonesia mengalami pasang surut. Pada 2020 skor GFSI Indonesia tercatat 61,4 poin, namun pada 2021 turun menjadi 59,2 poin . Pada 2022 skor GFSI kembali meningkat menjadi 60,2 poin. Skor indeks pada 2022 menjadikan ketahanan pangan Indonesia dalam kategori moderat. Indonesia berada di peringkat ke-63 dari 113 negara, diapit oleh Tunisia dan Kolombia.
Pemerintah memang patut waspada, lantaran pada 2030 diperkirakan jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 310 juta dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 1,25% per tahun. Sehingga pangan menjadi kunci keberlangsungan sebuah bangsa.
Beragam taktik disiapkan dalam rangka mempercepat pencapaian swasembada pangan. Selain melalui intensifikasi pertanian, ekstensifikasi pertanian, diversifikasi pertanian, juga melalui rehabilitasi pertanian. Mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan produksi pangan saja. Namun, keterlibatan dan pemberdayaan petani sebagai ujung tombak dalam produksi pangan perlu ditingkatkan. Ketersediaan pupuk menjadi kunci bagi peningkatan produksi pangan, khususnya beras yang menjadi makanan pokok masyarakat.
Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan melakukan distribusi pupuk bersubsidi, tak perlu menunggu terlalu lama, manajemen PT Pupuk Indonesia (Persero) langsung tancap gas. Bahkan, pekan lalu, Pupuk Indonesia menggelar Rembuk Tani yang bertujuan untuk memastikan akses lebih luas dan terjangkau terhadap pupuk bersubsidi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pun menghadiri agenda tersebut.
Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia, Gusrizal menjelaskan, Rembuk Tani merupakan program inisiatif Pupuk Indonesia untuk membantu petani dalam percepatan penebusan pupuk bersubsidi. Harapannya, petani dapat mencapai hasil panen yang optimal dengan biaya yang efisien. "Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan petani terhadap pupuk dapat terpenuhi, khususnya dari sisi ketersediaan atau stok. Kami berharap dukungan Pupuk Indonesia bersama Bapak Wapres ini dapat menambah semangat dan optimisme petani dalam menghadapi musim tanam kali ini," ujar Gusrizal.
Lebih lanjut Gusrizal mengungkapkan, Pemerintah tahun ini telah menambah volume pupuk bersubsidi dari alokasi awal sebesar 4,7 juta ton, menjadi 9,55 juta ton. Penambahan ini juga terjadi di Jawa Tengah. Untuk itu dirinya berharap petani terdaftar di Jawa Tengah segera melakukan penebusan hingga akhir tahun ini.
Adapun realisasi penyerapan pupuk bersubsidi secara nasional per tanggal 20 November 2024 sudah mencapai 6.437.703 ton atau sekitar 67,4 persen dari alokasi terbaru yang diberikan Pemerintah. Untuk itu Gusrizal melalui Rembuk Tani yang dijalankan di berbagai daerah di Indonesia mendorong petani untuk segera melakukan penebusan.
“Alhamdulillah sekarang musim hujan. Kami optimis penyerapan pupuk bersubsidi oleh petani optimal,” tandas Gusrizal. Untuk membantu kelancaran penebusan pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia telah menyiapkan persediaan pupuk bersubsidi secara nasional dalam jumlah cukup, atau di atas ketentuan minimum yang diatur Pemerintah. Jumlah stok pupuk bersubsidi yang disediakan Pupuk Indonesia untuk petani sebanyak 1.106.035 ton, terdiri dari Urea 638.024 ton dan NPK 468.011 ton.
"Secara stok, kita lebih dari cukup. Stok kita 130 persen dari ketentuan minimum yang diatur Pemerintah. Sementara sesuai kebijakan Pemerintah, proses penebusan pupuk subsidi di tingkat kios saat ini sudah jauh lebih cepat dan mudah. Karena petani terdaftar hanya perlu membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagai identitas utama saat melakukan penebusan di kios resmi," ujar Gusrizal.
Rembuk Tani menghadirkan sesi diskusi antara Pupuk Indonesia, dinas pertanian setempat, dan para petani. Dalam diskusi tersebut, petani tidak hanya memperoleh informasi mengenai akses dan distribusi pupuk, tetapi juga tips praktis untuk penggunaan pupuk yang efektif namun tetap bisa mendapatkan hasil panen yang optimal. Kemudian petani juga mendapat pemahaman terkait syarat-syarat penerima pupuk subsidi dan bagaimana cara agar dapat terdaftar di e-RDKK (elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).
Diskusi dua arah ini bertujuan pula untuk mempererat komunikasi antara Pupuk Indonesia dan komunitas petani. Selain itu juga menciptakan kerja sama yang berkelanjutan dalam upaya mencapai swasembada pangan. “Rembuk Tani ini menjadi program yang sangat penting untuk menyatukan langkah antara petani, pemerintah, bersama para pemangku kepentingan di sektor pertanian. Rembuk Tani menjadi komitmen dari Pupuk Indonesia untuk mendekatkan diri kepada petani, untuk menyerap aspirasi petani, bersama-sama mencari solusi atas tantangan yang dihadapi dalam pertanian di Indonesia,” pungkasnya.
Kegiatan Rembuk Tani di Semarang itu dihadiri sekitar 5.310 petani yang berasal dari Demak, Semarang, Salatiga, Kendal, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, dan Klaten. Pada kesempatan ini, Pupuk Indonesia memberikan bantuan pupuk nonsubsidi sebesar 10 ton yang ditujukan kepada 10 kelompok tani.
Pupuk Indonesia telah menyelenggarakan Rembuk Tani di 77 titik kecamatan di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Kegiatan ini melibatkan sekitar 17.000 petani sembilan provinsi tersebut. Kemudian selama November hingga Desember, Pupuk Indonesia telah melaksanakan kegiatan Rembuk Tani di sembilan dari 11 titik yang terfokus di Jawa Tengah. Acara ini telah melibatkan 5.325 petani yang berasal dari Brebes, Magelang, Tegal, Karanganyar, Klaten, Grobogan, Sukoharjo, Boyolali, dan Wonogiri. Sementara sisanya akan terlaksana di Sragen dan Temanggung pada hingga 2 Desember 2024.
Sebagai salah satu BUMN yang memiliki peran strategis dalam sektor pangan, lanjut Gusrizal, Pupuk Indonesia telah memiliki program yang siap mendukung swasembada pangan, yakni Program Makmur. “Program Makmur merupakan bentuk komitmen kami untuk membangun ketahanan pangan di Indonesia. Dengan dukungan pemerintah dan kolaborasi erat dengan petani, kami berharap dapat membantu petani mengoptimalkan hasil panen dan mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Program Makmur yang diinisiasi dan diluncurkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada Agustus 2021 ini merupakan upaya Pupuk Indonesia menghubungkan petani dengan ekosistem pertanian yang memberikan kemudahan bagi petani untuk mengakses pupuk hingga permodalan. Adapun ekosistem pertanian yang dimaksud mulai dari project leader, asuransi, lembaga keuangan, teknologi pertanian, agro input, pemerintah daerah (pemda), dan offtaker.
Melalui program ini, Pupuk Indonesia berperan aktif dengan memberikan pendampingan, pelatihan, dan bantuan teknologi kepada petani untuk meningkatkan hasil pertanian mereka. Pendekatan yang kolaboratif dan berbasis pemberdayaan ini membantu petani tidak hanya dalam aspek produktivitas, tetapi juga dalam peningkatan pendapatan serta kesejahteraan. Dalam rangka mendukung upaya swasembada pangan di Indonesia, Pupuk Indonesia siap berinovasi serta berkolaborasi dengan berbagai pihak. “Pupuk Indonesia terus mengembangkan berbagai inovasi, termasuk melalui program digitalisasi dan kolaborasi dengan petani serta pemerintah, untuk menjawab tantangan swasembada pangan di masa depan,” ungkap Gusrizal .
Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor agroindustri, Pupuk Indonesia menyadari pentingnya dukungan terhadap program swasembada pangan yang dicanangkan oleh pemerintah. Untuk mewujudkan swasembada pangan dibutuhkan upaya bersama dan bergotong royong dengan seluruh stakeholder. Sementara dari Pupuk Indonesia, upaya yang dilakukan melalui dua strategi utama, yaitu availability (ketersediaan) dan affordability (keterjangkauan) pupuk bagi para petani.
Pupuk Indonesia, lanjut dia, juga berkomitmen untuk memastikan ketersediaan pupuk dengan menambah kapasitas produksi dengan Pembangunan pabrik baru maupun revitalisasi pabrik lama serta mendistribusikannya secara efisien. Salah satu langkah konkret yang diambil perusahaan adalah penerapan sistem digitalisasi end-to-end dalam proses produksi hingga distribusi pupuk, yang disebut dengan I-Pubers.
Melalui I-Pubers, Pupuk Indonesia dapat memantau dan mengontrol seluruh rantai distribusi sehingga pupuk dapat disalurkan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan petani di berbagai daerah. “Digitalisasi di seluruh rantai proses memungkinkan kami untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan distribusi, dan memastikan pupuk tersedia bagi para petani saat mereka membutuhkannya. Hal ini sangat penting dalam mendukung produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian nasional,” jelas Gusrizal.
Pupuk Indonesia juga mengakselerasi pembangunan pabrik pupuk baru yang tersebar di seantero negeri. Melalui PT Pupuk Kalimatan Timur (Pupuk Kaltim) dibangun kawasan industri pupuk di Kabupaten Fakfak. Pembangunan pabrik yang menelan investasi sebesar Rp15,3 triliun dengan kapasitas produksi hingga 1,15 juta ton pupuk urea dan 825 ribu ton amonia setiap tahunnya itu dekat dengan sumber gas alam dan ke depannya dapat mendukung rencana besar pembangunan lumbung pangan di Papua.
Selain untuk memenuhi kebutuhan pupuk di wilayah Papua serta menyuplai pupuk untuk lumbung pangan yang telah direncanakan, PSN Kawasan Industri Pupuk Fakfak ini diproyeksikan menopang kebutuhan pupuk di wilayah timur Indonesia seperti Maluku dan Maluku Utara.
Pembangunan industri pupuk di wilayah Papua merupakan bagian dari strategi Indonesia dalam menegakkan swasembada pangan.
Swasembada pangan tersebut harus dicapai agar Indonesia dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan tidak bergantung kepada negara lain. Masalah pangan tak sekadar terkait pemenuhan kebutuhan beras saja, tetapi juga meningkatkan produktivitas dari tanaman yang ditanam.
Pembangunan pabrik pupuk di Papua dilakukan selaras dengan komitmen pemerataan pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Pupuk Kaltim menargetkan bisa memenuhi penuhi 70-80% dari kebutuhan pupuk urea nasional.
Hingga saat ini Pupuk Kaltim memiliki 13 Pabrik diantaranya 5 pabrik Amoniak berkapasitas 2,74 juta ton/tahun, 5 pabrik Urea berkapasitas 3,43 juta ton/tahun dan 3 pabrik NPK berkapasitas 300 ribu ton/tahun. Selain memiliki 13 Pabrik berteknologi mutakhir, Pupuk Kaltim juga memiliki fasilitas pendukung lainnya seperti Boiler Batu Bara berkapasitas 560 ton steam/jam, 6 Gudang berkapasitas 315 ribu ton, 6 Dermaga 156 ribu DWT, 3 Tangki Amoniak berkapasitas 102 ton dan Laboratorium yang terakreditasi ISO/ICE 17025:2017.
Sedangkan Direktur Keuangan Pupuk Indonesia Wono Budi Tjahyono saat berbicara di acara Alumni Talks yang diselenggarakan Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) program studi MBA di Menara BNI Pejompongan akhir pekan lalu menegaskan optimismenya program Makmur mampu mempercepat pencapaian swasembada pangan.
Hingga Agustus 2024, jumlah petani, yang terlibat sebanyak 52.210 petani dengan menggarap lahan seluas 136.537 ha atau melampaui target 132.000 hektare (ha). Tahun 2024, lahan terbanyak berada di Jawa Timur, kemudian berturut-turut Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Barat, Bali-Nusa, Kalimantan dan Sumatera.
Lahan tersebut terbesar dimanfaatkan untuk budi daya komoditas padi, tebu, jagung, kelapa sawit, bawang merah, jeruk, jeruk nipis, dan hortikultura lainnya. Total realisasi lahan Program Makmur mulai 2021 hingga Agustus 2024 seluas 385.891 ha, yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara, Sumatra, dan Kalimantan.
Untuk ketersediaan pupuk bersubsidi, saat ini stok tersedia sebesar 1,2 juta ton. Pupuk Indonesia, berkomitmen komitmen untuk selalu memastikan ketersediaan stok, jadi untuk seluruh Indonesia alokasinya harus tepat waktu dan tepat ke petani. Pupuk Indonesia juga memastikan ketersediaan stok pupuk di seluruh Indonesia yang tersimpan di Lini 2 dan Lini 3. Di Lini 3, Pupuk Indonesia memiliki gudang setiap di kabupaten.
Berbagai ikhtiar yang telah dilakukan untuk menjaga dan memperkuat ketahanan serta kedaulatan pangan itu tentu masih memerlukan dukungan. Salah satu hal yang penting yakni adaptasi rantai pasok pangan nasional melalui pengembangan sebuah platform decision support information system yang dapat digunakan untuk memantau, mengevaluasi, dan memprioritaskan intervensi program dan penguatan rantai pasok secara tepat sasaran. Dan yang terpenting, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat diperlukan agar swasembada pangan di seluruh Indonesia terwujud.
