Identitas Digital Berikan Kemudahan Akses Finansial Digital UMKM
Surabaya, Kabarindo- Kepercayaan masyarakat terhadap keamanan digital (digital trust) menjadi kunci pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif. Salah satu pilar penopang digital trust adalah teknologi identitas digital yang mampu mengamankan dan memberikan kendali penuh privasi data para penggunanya serta menjadi pintu masuk ekosistem digital.
Hal ini disampaikan oleh jajaran Gugus Tugas Digitalisasi B20 Indonesia dalam diskusi panel “B20 Digital ID Workshop: Scaling Trust in the Digital World” yang diselenggarakan sebagai bagian dari Presidensi G20 Indonesia oleh Sekretariat B20 bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI dan VIDA, penyelenggara identitas digital di Indonesia.
Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Teten Masduki, mengatakan digitalisasi membantu UMKM dalam meningkatkan daya saing, mengembangkan usaha dan menjadi pondasi bagi Indonesia untuk mengoptimalkan potensi ekonomi. Ia menyebutkan, nilai pangsa pasar ekonomi digital diprediksi mencapai sekitar 146 miliar dolar AS, terbesar di Asia Tenggara pada 2025.
“Digital trust sangat penting dalam proses onboarding digital hingga mampu mencegah penyalahgunaan, data penipuan dan lainnya. Pemerintah sedang menyiapkan kebijakan digital ekonomi dalam melindungi industri dalam negeri, UMKM dan konsumen. Digitalisasi juga mendorong tercapainya inklusi keuangan, sehingga UMKM bisa mendapatkan manfaat secara riil seperti kemudahan akses keuangan dan pemahaman literasi digital yang lebih baik,” ujarnya pada Selasa (25/10/2022).
Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Imansyah, menambahkan dengan memanfaatkan teknologi, tatap muka tidak diperlukan. Seperti kehadiran fintech yang memberikan kemudahan dari sisi inovasi keuangan digital. OJK juga berupaya menjalankan fungsi pengawasannya dengan terus memperhatikan inovasi.
“VIDA dapat ikut andil dengan inovasinya, membantu OJK dalam tugas tersebut melalui ekosistem digital yang inovatif serta memperkuat rasa percaya publik. Maka diperlukan penyeimbangan antara inovasi dan risiko, dengan perlindungan konsumen sebagai pembungkus semuanya,” ujarnya.
Dalam menciptakan digital trust masyarakat, kehadiran identitas digital serta manajemennya yang bertanggung jawab berperan penting dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat bahwa keamanan dan kerahasiaan data mereka terjaga serta terkelola dengan baik.
Gugus Tugas Digitalisasi B20 Indonesia yang diwakili oleh Founder dan Group CEO VIDA, Niki Luhur, menjelaskan dalam menghadirkan sistem identitas digital yang tangguh dengan manajemen yang bertanggung jawab, para pemain industri memahami pentingnya penerapan standar global dan praktik terbaik di industri, bahkan hingga melampaui standar kepatuhan atau beyond compliance. Salah satunya dengan menghadirkan teknologi biometrik yang menawarkan level keamanan lebih tinggi dari sekadar kata sandi atau PIN.
“Di sinilah identitas digital berperan melindungi penggunanya dari risiko kejahatan siber dan menciptakan ekosistem digital yang lebih aman. Sebagai penyedia digital trust, kami berprinsip untuk menciptakan solusi digital trust yang berorientasi pada pengguna serta mudah diakses oleh siapa saja,” ujarnya.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel A. Pangerapan, menyebutkan manfaat digital identity bagi tata kelola negara. Yaitu masyarakat dapat mengakses layanan sosial, kesehatan dan keuangan maupun layanan-layanan pemerintahan lainnya. Juga meningkatkan penghematan melalui interoperabilitas data, karena identitas digital yang sah dapat digunakan dalam transaksi lintas sektor dan lintas negara; Selain itu, meminimalisir potensi pemalsuan identitas, karena standar identitas digital memiliki kriteria berlapis untuk memverifikasi identitas digital seseorang seperti melalui kode unik pelanggan, password maupun karakteristik biometrik.
Marsda TNI Dr. Arif Mustofa, M.M, Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI, menambahkan pelaku industri digital harus mampu menjamin keamanan data pengguna, karena akan memperbesar dampak positif terhadap keberlangsungan industri, khususnya kepercayaan publik kepada layanan dan sistem elektronik. Maka diperlukan kerja sama pemerintah dan dunia usaha.
“Hal ini terkait dalam pengembangan platform digital yang nyaman dan dapat melindungi data warga negara serta meningkatkan kemudahan akses masyarakat ke layanan keuangan, kesehatan, pendidikan dan layanan pemerintah secara elektronik. Hal ini membutuhkan standar interoperabilitas yang jelas untuk memastikan sebanyak mungkin layanan dapat diakses dan inklusif,” ujarnya.
Paolo Kartadjoemena, Wakil Ketua Gugus Tugas Integritas dan Kepatuhan B20 Indonesia, mengatakan penerapan identitas digital dapat memaksimalkan pengamanan data dan meminimalkan risiko kejahatan siber. Hal ini mengingat resiko pencurian data yang marak terjadi dan dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
“Inilah pentingnya membangun infrastruktur keamanan siber yang memungkinkan bisnis dari segala ukuran dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital. Memiliki cara verifikasi digital yang cepat, efisien dan dapat diandalkan, menjadi building blocks dalam membangun hal ini. Untuk itu, keamanan siber tidak hanya menjadi isu teknologi, tetapi juga isu bisnis,” ujarnya.
