Oleh: Hasyim Arsal Alhabsi, Direktur Dehills IInstitute
KABARINDO, JAKARTA - Kasus Harun Masiku yang kembali mencuat dengan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK menegaskan pentingnya prinsip bahwa hukum harus dijunjung tinggi di atas segala bentuk kekuasaan dan kepentingan politik. Dalam perjalanan panjang kasus ini sejak 2019, banyak spekulasi muncul mengenai pengaruh kekuasaan yang menghambat proses hukum. Namun, kini saatnya untuk memandang kasus ini dengan lebih jernih, memberikan ruang bagi KPK untuk bekerja secara maksimal, dan memastikan bahwa hukum tidak terjebak dalam pola kekuasaan yang terus berulang.
1. KPK Harus Diberi Kesempatan untuk Bekerja Maksimal
KPK yang kini di bawah kepemimpinan baru menghadapi tantangan besar untuk memulihkan kepercayaan publik. Dalam kasus ini, penting untuk:
• Memberikan Ruang bagi KPK untuk Bekerja:
Lembaga ini harus diberi kesempatan untuk melaksanakan tugasnya tanpa tekanan politik atau kepentingan pihak tertentu. Publik harus percaya bahwa KPK dapat bekerja secara independen dan profesional.
• Memutus Pola “Roda Berputar” dalam Kekuasaan:
Penegakan hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik atau bagian dari pola kekuasaan yang berulang, di mana hukum hanya bekerja sesuai dengan perubahan kekuasaan. KPK harus menunjukkan bahwa hukum berlaku sama untuk semua pihak, terlepas dari dinamika politik.
Momentum ini adalah kesempatan bagi KPK untuk menegaskan kembali posisinya sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
2. Menempatkan Hukum di Atas Segala Kepentingan
Dalam setiap proses hukum, keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan atau kepentingan politik. Penegakan hukum yang sehat harus memenuhi dua prinsip:
• Independensi Proses Hukum:
Kasus Hasto Kristiyanto harus diproses murni berdasarkan bukti hukum, tanpa campur tangan dari pihak luar, termasuk kekuatan politik yang berusaha memanfaatkan atau melemahkan proses ini.
• Transparansi dan Akuntabilitas:
Publik perlu melihat bahwa setiap langkah yang diambil oleh KPK didasarkan pada fakta dan bukti yang jelas. Penjelasan yang terbuka dan mudah dipahami akan membantu mencegah spekulasi dan memastikan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum.
3. Melihat Kasus Ini Secara Positif
Daripada terjebak dalam spekulasi politik, kita perlu melihat kebangkitan kasus ini sebagai langkah positif:
• Mendorong Akuntabilitas:
Dengan menetapkan Hasto sebagai tersangka, KPK menunjukkan komitmen untuk tidak membiarkan kasus ini berhenti di tengah jalan. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada kejahatan yang akan lolos dari hukum.
• Memberikan Pesan Tegas:
Kasus ini menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa hukum adalah pilar keadilan yang harus dihormati. Tidak ada kekuasaan yang abadi, dan tidak ada kejahatan yang tidak mendapatkan balasan.
4. Memutus Pola “Hukum Sebagai Alat Kekuasaan”
Salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum di Indonesia adalah kecenderungan hukum digunakan sebagai alat untuk mempertahankan atau menggulingkan kekuasaan. Pola ini sering kali menciptakan siklus:
• Ketika Berkuasa: Hukum menjadi tameng bagi mereka yang berada di lingkar kekuasaan.
• Ketika Kekuasaan Berpindah: Hukum digunakan untuk mengejar lawan politik atau membalas dendam.
KPK harus memutus pola ini dengan menunjukkan bahwa penegakan hukum yang mereka lakukan tidak tergantung pada siapa yang sedang memegang kekuasaan, tetapi murni untuk menegakkan keadilan. Ini adalah ujian besar bagi KPK di bawah kepemimpinan baru.
5. Harapan untuk KPK
Dalam konteks ini, harapan untuk KPK meliputi:
• Bekerja dengan Profesionalisme:
Penanganan kasus ini harus menjadi contoh bagaimana KPK dapat bekerja secara profesional dan independen.
• Menghindari Politisasi:
KPK harus mampu menjaga dirinya dari jebakan politisasi, baik dalam bentuk tekanan dari luar maupun kepentingan internal.
• Mempercepat Proses Penyelesaian:
Publik menginginkan hasil yang jelas, tidak hanya dalam kasus Hasto, tetapi juga dalam kasus Harun Masiku yang hingga kini masih menjadi buron.
KPK baru memiliki peluang untuk membuktikan bahwa mereka adalah lembaga yang tetap konsisten pada misinya, meski menghadapi tantangan politik yang besar.
Hukum Harus Lurus dan Tidak Tergoyahkan
Penegakan hukum adalah fondasi keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Dalam kasus Hasto Kristiyanto, kita melihat betapa pentingnya memastikan bahwa hukum bekerja tanpa intervensi kekuasaan atau kepentingan politik.
KPK, sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi, harus diberi ruang untuk bekerja secara maksimal. Namun, lembaga ini juga harus menjaga independensinya dari pola “roda berputar” kekuasaan, di mana hukum hanya berjalan sesuai dengan kepentingan politik yang sedang dominan.
Pada akhirnya, hukum tidak hanya tentang menghukum yang salah, tetapi juga tentang menjaga keadilan tetap berdiri di atas semua kepentingan. Tidak ada kekuasaan yang bertahan selamanya, tetapi keadilan yang ditegakkan dengan hukum yang lurus akan selalu menjadi warisan yang abadi.
