KABARINDO, JAKARTA - Menjelang akhir tahun, harga kebutuhan pokok diperkirakan melonjak, gas LPG non subsidi, cabai, telur, minyak goreng, bahkan listrik juga dijadwalkan akan naik harga. Hal-hal ini banyak dikeluhkan masyarakat karena dinilai akan menambah beban mereka.
Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, sebagai dampak dari pandemi, ekonomi masyarakat sangat memprihatinkan. Saat ini pun sebagian besar ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih. Kenaikan harga dianggap hanya akan menjadi beban baru masyarakat.
“Dari situasi ini, mulai saat ini hingga tahun depan beban masyarakat akan makin tinggi. Sementara ini proses recovery ekonomi ini belum optimal. Pertumbuhan ekonomi masih jauh lebih rendah dengan penurunan kemiskinan dan pengangguran,” kata Tauhid pada Senin (27/12/2021).
Tauhid juga mengatakan bahwa kebijakan pemerintah banyak turut andil memberatkan beban masyarakat. Seperti peralihan BBM ke Pertamax juga akan menyebabkan masyarakat mengeluarkan biaya lebih untuk bahan bakar kendaraan mereka.
“Dampaknya, tentu saja pertumbuhan ekonomi akan berjalan tidak optimal. Konsumsi pasti turun karena harga relative naik tapi pendapatan masyarakat pun segitu-gitu aja, naik pun tipis,” kata Tauhid.
Tauhid beranggapan jika harga sembako terus naik tetapi pendapatan masyarakat tetap rendah, ekonomi akan sulit berjalan maksimal. Justru hal tersebut akan membuat masyarakat mengurangi konsumsinya.
Angka kemiskinan dan pengangguran pun juga akan sulit dikendalikan oleh pemerintah.
“Karena pertumbuhan ekonomi melambat maka pengurangan kemiskinan akan makin berat, termasuk mengurangi angka pengangguran. Menambah sih nggak, Cuma angka kemiskinan akan stagnan nggak turun-turun,” ujar Tauhid.
Standar Upah dengan Kenaikan Sembako
Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira juga ikut berkomentar terkait standar upah di Indonesia. Menurutnya standar upah di Indonesia tidak mampu mengimbangi kenaikan harga yang sedang marak terjadi.
Standar upah saat ini jauh lebih rendah disbandingkan kenaikan harga sembako yang banyak terjadi akhir-akhir ini.
“Upah yang digunakan untuk membayar kebutuhan pokok tidak sesuai dengan tingginya kenaikan harga barang secara umum,” ujar Bhima.
Menurutnya pemerintah perlu merevisi penetapan upah minimum di Indonesia.
“Masih ada waktu bagi Pemerintah pusat dan daerah untuk revisi formula upah minimum agar daya beli kelas menengah bisa lebih solid tahun depan,” jelas Bhima.
Seperti diketahui, masyarakat saat ini mengeluhkan kenaikan berbagai kebutuhan pokok, seperti kebutuhan pangan, gas LPG hinga listrik yg akan dijadwalkan naik bulan depan. Kenaikan harga bahan pokok ini tidak diimbangi dengan perbaikan upah masyarakat. Sehingga, hal ini dirasa akan menjadi beban tambahan masyarakat untuk mencukupi kebutuhannya.
Sumber: Detik.com
Foto: Detik.com
