Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno. (FOTO : DOK MPR)
___________
JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno memberikan tanggapan positif atas keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace (BOP)/Dewan Perdamaian yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Menurut Eddy, keputusan Presiden Prabowo Subianto bergabung dalam Board of Peace yang dibentuk Donald Trump ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia dan amanat konstitusi UUD 1945 untuk berperan aktif dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia.
“Amanat Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia terlibat aktif melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Saya mendukung Presiden Prabowo yang menyampaikan bahwa bergabung dengan Board of Peace adalah kesempatan bersejarah bagi Indonesia untuk berperan lebih aktif mewujudkan perdamaian dunia,” ungkapnya.
Dia menilai, partisipasi dalam Board of Peace merupakan bukti bahwa Indonesia terus memainkan peran proaktif di panggung internasional sebagai respons terhadap kondisi geopolitik yang dinamis.
“Presiden Prabowo telah menunjukkan kepemimpinan yang aktif merespons tantangan dan dinamika geopolitik. Kami yakin ini akan memperkuat posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang memperjuangkan hak asasi manusia dan kedamaian dunia,” ujarnya.
“Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif memberikan ruang bagi Indonesia untuk terlibat dalam berbagai upaya perdamaian tanpa terikat pada blok atau kubu tertentu. Keputusan ini adalah bentuk nyata dari penerapan politik luar negeri Indonesia yang independen dan aktif dalam mencari solusi perdamaian dunia,” urainya.
Dalam konteks mewujudkan perdamaian Gaza, Eddy menjelaskan bahwa bergabung dengan Board of Peace merupakan bentuk konsistensi Pemerintah Indonesia dalam mendorong jalan keluar two state solution untuk mewujudkan perdamaian.
“Melalui Board of Peace ini, Indonesia dapat berperan lebih aktif dalam implementasi keberpihakan terhadap Palestina dengan mendorong penghentian kekerasan, pelindungan warga sipil, dan memperluas akses bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina yang berada di Gaza,” katanya.
“Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan berperan aktif dalam diplomasi internasional, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung setiap inisiatif yang bertujuan mengurangi ketegangan dan memastikan perdamaian bagi rakyat Palestina,” tutup Waketum PAN ini.
