KABARINDO, PRISTINA – Denmark dan Kosovo telah bersepakat atas perjanjian sewa 300 sel penjara di Kosovo untuk mengurangi kepadatan penjara di negara Skandinavia. Kesepakatan resmi akan ditandatangani awal tahun depan dan kemudian diratifikasi oleh parlemen kedua negara.
Deklarasi niat (Letter of Intent – LOI) kedua negara ditandatangani pada hari Senin (20/12). Dalam pernyataan bersama setelahnya, disebutkan bahwa perjanjian sewa itu akan berjalan untuk periode awal lima tahun, dengan biaya tahunan sebesar €15 juta, dan ada kemungkinan perpanjangan otomatis untuk periode yang sama.
Pekan lalu, Kopenhagen mengindikasikan bahwa tahanan yang akan dikirim ke Kosovo adalah orang-orang asing yang akan dideportasi setelah menjalani hukuman mereka.
(Foto: Kunjungan pejabat Denmark ke penjara di Kosovo)
Penjara Denmark Terlalu Padat
Sejak 2015, populasi penjara di Denmark melonjak hampir 20% dan jumlah penjaga penjara turun dengan proporsi yang sama, sehingga menimbulkan masalah kepadatan.
Para narapidana akan dikirim ke penjara di Gjilan – sebuah kota yang terletak sekitar 50 kilometer dari ibu kota Pristina, mulai tahun 2023.
Sistem penjara Kosovo memiliki kapasitas hingga 2.500 sel, di mana sekitar 700-800 masih kosong. Sementara itu, World Prison Brief dari University of London melaporkan bahwa Kosovo memiliki 1.642 tahanan pada tahun 2020, 97 persen dari kapasitas total.
Namun, beberapa LSM yang memantau sistem pemasyarakatan di Kosovo prihatin karena pemindahan sekitar 200 narapidana ke sana, yang tujuannya untuk melonggarkan penjara di Denmark, secara alami malah akan membuat penjara lain terlalu padat nantinya.
Sistem Keamanan dan Hukum di Penjara Sewaan
Seorang sipir Denmark akan diharapkan untuk mengelola fasilitas 300 sel baru itu, ditemani oleh seorang sipir Albania dan staf lokal lainnya. Hukum Denmark akan berlaku untuk fasilitas tersebut.
Menteri Kehakiman Denmark Nick Haekkerup mengatakan saat menandatangani letter of intent, dengan timpalannya dari Kosovo-Albania Albulena Haxhiu, bahwa kesepakatan itu akan menyelesaikan masalah kelebihan populasi penjara yang mengkhawatirkan negaranya.
"Ini adalah kesepakatan terobosan yang akan menciptakan ruang nyata di penjara kami dan mengurangi tekanan pada petugas penjara kami," lanjut Haekkerup.
Haxhiu menambahkan bahwa negara Balkan memiliki antara 700 dan 800 ruang penjara yang tidak terpakai dan menekankan "hukum Denmark akan berlaku" ketika menangani para tahanan di sel sewaan. ***(AFP, AP, Euronews, Politicallore; Foto: BBC, Balkan Insight, Politicallore)
