BI Akselerasikan Transaksi Digital Keuangan antar Daerah Melalui KKI dan QRIS
Surabaya, Kabarindo– Dalam rangka memperluas akses transaksi digital keuangan antar pemerintah daerah, Bank Indonesia melakukan akselerasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Deputy Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, mengatakan sudah saatnya sistem pembayaran antar daerah dilakukan secara digital. Terutama KKI yang membidik segmen pemerintah dalam rangka akselerasi ekonomi keuangan digital
Menurut Filianingsih, ekonomi dan keuangan digital terus tumbuh secara eksponensial ditandai dengan bergesernya presferensi masyarakat dari transaksi berbasis tunai ke non-tunai berbasis digital.
“Untuk itu perlunya QRIS maupun BI Fast dalam transaksi non-tunai yang memudahkan transaksi sistem digital keuangan antar daerah,” ujarnya di sela Sarasehan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dengan tema Sosilasisi KKI dan QRIS untuk Mengakselerasi Digitalisasi Daerah pada Senin (28/08/2023).
Filianingsih menyebutkan, untuk transaksi QRIS hingga Juli 2023 secara nasional mencapai 1,7 miliar transaksi dengan total Rp.5.017,4 triliun.
“Kami akan terus mendorong daerah meningkatkan layanan digitalisasi keuangan, terutama dengan QRIS,” ujarnya.
Filianingsih menambahkan, berdasarkan Keppres Tahun 2021, TP2DD telah dibentuk di sejumlah pemda Pemda di Indonesia. Saat ini terdapat 542 pemda di TP2DD. Dari jumlah ini, ada 119 pemda untuk Pulau Jawa dengan transaksi QRIS mencapai 99,2%, eBanking 100% dan e-commerce 100%. Sementara untuk penyediaan kanal digital di Balinusra yang terdiri dari 44 pemda, sudah mencapai 47,7% dengan rincian QRIS 75,0%, eBanking 100% dan e-commerce 61,4%.
Filianingsih menyebutkan, PAD yang dilakukan secara digital oleh pemda tumbuh 41%. Ia mengatakan, pemda di tahap digital memiliki rata-rata realisasi Pendapatan Antar Daerah (PAD), pajak dan retribusi lebih tinggi dibandingkan pemda di tahap lainnya.
