KABARINDO, AMMAN – Perkelahian pecah di parlemen Yordania pada Selasa (28/12) di tengah perdebatan sengit tentang amandemen konstitusi negara yang kontroversial.
Saat kekacauan terjadi, Ketua Abdul Karim Al-Daghmi terpaksa menunda sesi setelah adu pendapat meningkat menjadi perkelahian, yang ditangkap oleh kamera TV.
Beberapa anggota parlemen keberatan dengan apa yang mereka pandang sebagai peningkatan lebih lanjut dalam kekuasaan otokratis raja di bawah usulan perubahan konstitusi negara itu.
Yordania adalah monarki konstitusional tetapi penguasa turun-temurunnya memiliki kekuasaan yang komprehensif sampai pada titik yang menyebabkan para kritikus mengatakan bahwa lembaga-lembaga demokrasi negara itu tidak memberikan pengawasan yang berarti atas otoritasnya.
Perdana menteri Yordania dapat dipilih dan parlemen dapat dibubarkan sesuka hati penguasa.
Amandemen yang diusulkan pada konstitusi oleh komisi kerajaan tahun ini akan memberi anggota parlemen kekuatan untuk memilih perdana menteri.
Namun, para kritikus mengatakan amandemen lain akan semakin meningkatkan kekuasaan raja.
Usulan tersebut telah menjadi penyebab beberapa ketidaksepakatan di Yordania untuk sementara waktu, yang mengarah ke demonstrasi oleh pengunjuk rasa pro-demokrasi.
Semakin Tidak Toleran
Para kritikus mengatakan bahwa, dalam beberapa tahun terakhir, Raja Abdullah, yang telah memerintah Yordania sejak 1999 dan merupakan sekutu dekat Barat, menjadi semakin tidak toleran terhadap perbedaan pendapat saat ia berjuang untuk menumbuhkan ekonomi negara itu.
Meningkatnya otoritarianisme bertentangan dengan citra monarki yang telah menganut nilai-nilai Barat liberal dan menjadi sekutu yang dapat diandalkan dalam sebuah wilayah yang bergejolak.
Tahun 2021 ini, Yordania mengalami penurunan peringkat dari "sebagian bebas" menjadi "tidak bebas" oleh kelompok advokasi AS Freedom House. ***(Sumber: Euronews, AP; Foto: Skynews)
