KABARINDO, JAKARTA -- Pemerintah diminta melibatkan Pendamping Keluarga Harapan (PKH) dalam pendistribusian set top box (STB) kepada masyarakat yang tidak mampu atau miskin. Pendampingan ini dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pemberian atau salah target penerima STB gratis yang diberikan Pemerintah.
Usulan tersebut disampaikan Komisioner KPI Pusat, Mohamad Reza, pada saat Webinar bertajuk “Set Top Box (STB): Tak Kenal Maka Tak Digital”, Jumat (177/2/2022) pekan lalu. PKH merupakan salah satu program di Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengentaskan masyarakat miskin di tanah air.
Menurut Reza, pendampingan ini tidak hanya akan memastikan distribusi STB berjalan baik dan tepat sasaran utamanya pada keluarga tidak mampu, tapi juga menjadi agen ganda bagi sosialisasi program migrasi siaran dari TV analog ke TV digital sekaligus memberikan penjelasan cara memanfaatkan STB secara tepat dan benar.
“Kemensos memiliki data jumlah masyarakat miskin penerima bantuan dari pemerintah dan datanya memang betul. Kita bisa memanfaatkan data ini sekaligus juga memanfaatkan pendampingnya. Jadi pendamping ini akan memvalidasi bahwa betul dalam satu rumah itu ada berapa jumlah kepala keluarganya agar tidak terkirim lebih dari satu set top box. Ini dapat dilakukan dengan kerjasama antar kementerian yakni kominfo dan kementerian sosial,” kata Echa panggilan akrab Koordinator bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) KPI Pusat.
Untuk menunjang informasi STB, Reza juga mengusulkan supaya dibuat situs resmi mengenai semua hal tentang perangkat ini. Isi situsnya mengenai semua hal tentang STB, mulai dari apa itu STB, kapan pelaksanaan migrasi, hingga dimana alamat toko guna membeli alat tersebut.
“Jika ada alamat toko di daerah ini akan membuat permudah mereka membeli STB. Soal ioni banyak ditanyakan KPID dan pemerintah daerah. Mereka menanyakan dimana mendapatkan STB. Dimana STB harus dibeli. Karena diakui belum semua masyarakat kita dapat mengakses belanja online. Jika ada daftar tokonya di daerah akan dapat membantu untuk mempermudah dan menunjang smoothnya pelaksanaan switch off,” tutur Reza.
Reza menambahkan, pihaknya optimis bahwa migrasi siaran akan memberi banyak manfaat bagi masyarakat juga negara. “Siaran juga akan menjadi lebih baik. Penjernihan itu pasti. Khusus konten kita akan berupaya lebih ketat melakukan pengawasan dan ikut memasukan peran masyarakat dalam pengawasan tersebut,” tandasnya. ***
