Burger Menu
Logo

KABAR BAIK MENCERAHKAN

Beranda > Hiburan > Wamendag Resmikan Kabupaten Mojokerto; Sebagai Daerah Tertib Ukur Tahun 2013

Wamendag Resmikan Kabupaten Mojokerto; Sebagai Daerah Tertib Ukur Tahun 2013

Hiburan | Jumat, 8 November 2013 | 17:00 WIB
Oleh : admin

BAGIKAN :
Wamendag Resmikan Kabupaten Mojokerto; Sebagai Daerah Tertib Ukur Tahun 2013

Mojokerto, Kabarindo-  Wakil Menteri Perdagangan RI Bayu Krisnamurthi
beserta Plt. Gubernur Provinsi Jawa Timur Rasiyo, Bupati Mojokerto Mostofa Kamal Pasa, serta Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nus Nuzulia Ishak, kemarin, Jum’at (8/11) meresmikan Kabupaten Mojokerto sebagai Daerah Tertib Ukur Tahun 2013, bertempat di ruang Pendopo Graha Majatama Pemkab. Mojokerto Jl. A. Yani No. 16 Mojokerto.

"Pembentukan Daerah Tertib Ukur dan Pasar Tertib Ukur dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat dan aparat pemerintah khususnya pemerintah daerah tentang pentingnya kebenaran hasil pengukuran. Selain itu, kegiatan ini juga untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan
umum/konsumen dalam hal kebenaran hasil pengukuran. Dengan demikian masyarakat akan dapat langsung merasakan manfaat dari pentingnya tertib dalam pengukuran khususnya dalam melakukan transaksi perdagangan yang didasarkan pada ukuran, takaran, dan timbangan." jelas Wamendag.

Pada kesempatan ini, Wamendag menyerahkan bantuan timbangan sebanyak 70 unit kepada Bupati Mojokerto untuk diberikan kepada pedagang mikro pemilik Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang tidak layak pakai atau tidak memenuhi syarat teknis kemetrologian.

Selain itu, Wamendag juga menyampaikan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 1055/M-DAG/KEP/10/2013 tentang Penetapan Kabupaten Mojokerto Sebagai Daerah Tertib Ukur Tahun 2013 dan Piagam Penghargaan kepada Bupati Mojokerto. Wamendag juga meresmikan
delapan belas Pasar Tertib Ukur Tahun 2013 yang berada di wilayah kerja Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Regional II Yogyakarta.

Menurut Wamendag, pembentukan Kabupaten Mojokerto sebagai Daerah Tertib Ukur berawal dari usulan Bupati Mojokerto untuk menetapkan kabupaten tersebut sebagai Calon Daerah Tertib Ukur pada Tahun 2013. Wamendag mengatakan, “Kabupaten Mojokerto mendapat predikat sebagai Daerah Tertib Ukur Tahun 2013 setelah melakukan beberapa tahapan kegiatan pembentukan Daerah Tertib Ukur yang dilakukan bersama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Provinsi Jawa Timur, dan BSML Regional II Yogyakarta.” Adapun tahapan itu antara lain berupa:
a. Pendataan dan registrasi terhadap semua UTTP yang digunakan untuk menentukan kuanta dalam transaksi perdagangan telah bertanda tera sah yang berlaku;
b. Bimbingan langsung kepada pemilik/pengguna UTTP tentang penggunaan UTTP yang benar serta sanksi yang akan diterima apabila memperdaya atau menggunakan UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku;
c. Melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang terhadap UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku;
d. pemerintah kabupaten/kota menetapkan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pelayanan kemetrologian menjadi salah satu program prioritas tahunan yang akan dibiayai melalui APBD Kabupaten Mojokerto.
Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan terhadap UTTP yang digunakan di Kabupaten Mojokerto, dapat diketahui bahwa potensi UTTP di Kabupaten Mojokerto sebanyak 268.670 UTTP. Jumlah tersebut terbagi antara lain sebanyak 22.530 UTTP digunakan oleh para pedagang di Pasar Tradisional, Pertokoan, pemilik SPBU, dan lain-lain, kemudian sebanyak 230.673 UTTP digunakan oleh
PT. PLN , dan 15.467 UTTP digunakan oleh PT. PDAM.

Untuk meter air dan meter kWh belum sepenuhnya bertanda tera sah yang berlaku. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Mojokerto bersama-sama dengan PT. PLN dan PT. PDAM telah melakukan komitmen bersama melalui penandatanganan Pakta Integritas, dimana PT. PLN dan PT.

PDAM bersedia melakukan penggantian meter kWh dan meter air yang sudah tidak bertanda tera sah yang berlaku dengan yang baru, tetapi pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap.

Pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan UTTP yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah memenuhi syarat sebagai Daerah Tertib Ukur sesuai dengan kriteria Daerah Tertib Ukur Tahun 2013, yaitu:
a. UTTP yang digunakan untuk menentukan kuanta dalam transaksi perdagangan bertanda tera sah yang berlaku;
b. Pemilik/pengguna UTTP telah memperoleh pemahaman mengenai penggunaan UTTP secara benar;
c. Pemerintah kabupaten/kota memiliki data tahunan tentang jumlah, jenis dan pemilik/pengguna UTTP; dan
d. Pemerintah kabupaten/kota telah menetapkan pembinaan, pengawasan dan pelayanan kemetrologian menjadi program tahunan daerah.
Wamendag mengharapkan agar keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagai Daerah Tertib Ukur Tahun 2013 dapat dijadikan sebagai contoh bagi pemerintah kabupaten/kota lainnya untuk mewujudkan daerahnya menjadi daerah tertib ukur.


TAGS :
RELATED POSTS


Home Icon


KATEGORI



SOCIAL MEDIA & NETWORK

Kabarindo Twitter Kabarindo Instagram Kabarindo RSS

SUBSCRIBE & NEWSLETTER