Tidak Pernah Menyerah; Untuk Peduli

Tidak Pernah Menyerah; Untuk Peduli

Jakarta, Kabarindo- Sejarah mencatat, siapapun calon Presiden dan apapun ideologi partai politik, isu seputar pendampingan dan pemberdayaan masyarakat marginal tidak secara khusus masuk dalam visi-misi.

Masyarakat marginal selalu jauh dari kata perhatian bahkan di saat-saat kampanye, ketika semua calon pemimpin mudah mengumbar janji dan mimpi. Calon pemimpin seolah tidak peduli, akibatnya pemerintahan baru yang terbangun seringkali alpa dan justru membuat mereka semakin terpinggirkan.

Padahal, diakui atau tidak mereka adalah bagian dari bangsa yang memiliki hak mendapatkan keadilan sosial seperti yang dicita-citakan pendiri bangsa. Mereka yang selama ini terpinggirkan diantaranya adalah masyarakat adat (indigenous people),  masyarakat yang tinggal di wilayah terisolir, anak jalanan, Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), transjender, dan pekerja seks komersial yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Data menunjukkan, seiring dengan kemajuan jaman masyarakat adat justru semakin terpinggirkan. Hutan sebagai tempat sekaligus menggantungkan hidup semakin habis, di sisi lain proses transisi dari budaya berburu dan meramu ke budaya modern tidak didampingi dan diberdayakan secara intens. Bahkan, akses terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan, dan pendidikan saja masih sulit. Suku Anak Dalam (SAD) di sepanjang jalur lintas utama Sumatera menjadi salah satu masyarakat adat yang mengalami situasi tersebut. Pun juga dengan anak jalanan, pendidikan sebagai salah satu fondasi dalam memperbaiki kualitas pembangunan
manusia seperti tidak terjangkau. Sementara transjender, ODHA, dan pekerja seks komersil, alih-alih lebih diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat justru sering dianggap warga kelas
dua.

Sujana Royat, Deputi Penanggulangan Kemiskinan dan
Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko Kesra memperkirakan setidaknya ada 4 juta masyarakat marginal yang tersebar di penjuru negeri. Mereka tidak terjangkau oleh program apapun. Bukan hanya tidak terlayani oleh pemerintah namun juga dikucilkan oleh masyarakat. Mereka dianggap kotor dan sampah
masyarakat. Mereka adalah masyarakat yang termiskin diantara yang paling miskin.

“Saat ini yang terjangkau oleh PNPM Peduli baru sekitar 40 ribu masyarakat marginal.” Komunitas seperti itu tidak bisa dilayani dengan program regular. Oleh karena itu pemerintah melalui Kemenko Kesra mengembangkan program khusus PNPM Peduli, untuk melayani komunitas tereksklusi ini. “Kami ingin menggugah melalui PNPM Peduli, bahwa kita semua bertanggungjawab. Langkah pertama dari program ini adalah mengembalikan harkat dan martabatnya. Bangun kesadaran bahwa mereka setara dengan manusia lainnya.

Sujana yakin, apabila diberi kesempatan mereka mampu bangkit dan sejahtera seperti masyarakat lainnya.

Karena karakternya yang khusus, program ini tidak bisa dijalankan seperti program pemerintah lainnya. Oleh karena itu PNPM Peduli dikerjakan bersama dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Partnership for Governance Reforms (Kemitraan) adalah Executing Organization (EO) atau pelaksana program, bekerja sama dengan mitra-mitra local.

Wicaksono Sarosa, Direktur Eksekutif Kemitraan mengatakan bahwa pada dasarnya persoalan kemiskinan berasal dari tata kelola pemerintahan yang keliru. “Apabila negara telah
melaksanakan good governance, persoalan kemiskinan mestinya bisa diatasi. Kesenjangan, ketidakmerataan dan pembiaran terjadi karena pemerintah belum melakukan tata kelola yang
baik.”

Di sisi lain, anggota DPR RI Budiman Sudjatmiko, yang juga wakil ketua Pansus UU Desa menilai peran pendampingan adalah faktor kunci penjangkauan kelompok-kelompok yang selama ini terabaikan. Ia berpendapat bahwa diperlukan suatu kesadaran kolektif untuk memulihkan hak-hak mereka yang tersisihkan. Pendamping masyarakat berperan besar dalam mendorong kesadaran kolektif tersebut muncul. “Sebuah bangsa akan menjadi bangsa yang manusiawi jika ia memulihkan hak mereka yang tersisihkan dan terpinggirkan. Dengan begitu bangsa tersebut sudah membangun kesadaran bahwa manusia itu punya hak yang sama namun dengan kemampuan yang berbeda-beda dan jalan hidup yang beragam.”

Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk MDGs, Prof. Dr. dr. Nila Moeloek Sp.M (K) mengemukakan perspektifnya, “Prioritas MDGs adalah perbaikan harkat hidup manusia atau pembangunan manusia itu sendiri, karena sejatinya kesempatan untuk hidup secara sejahtera adalah hak setiap individu. Oleh sebab itu, mereka yang berada dalam kelompok rentan; mereka yang terisolasi, yang terdiskriminasi dan yang tidak berdaya pun harus bisa dijangkau dan diutamakan dalam perencanaan kebijakan, agar manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan oleh kelompok masyarakat tertentu saja.”

Terkait dengan peran pendamping, Baik Sujana, Wicaksono dan Budiman sependapat bahwa pendamping yang ideal bukanlah yang memiliki kemampuan akademik cemerlang, namun mereka yang punya empati dan dedikasi. Hal ini terbukti dari pelaksanaan PNPM Peduli.

Fasilitator program ini tidak seluruhnya mengenyam pendidikan tinggi (sarjana), banyak diantaranya yang putus sekolah, atau bahkan yang berasal dari komunitas dampingan seperti
positif HIV atau transjender/waria.

Dalam perjalanan program, terbukti bahwa ditengah
ketidakpedulian calon pemimpin, mereka yang dianggap marginal ini tidak pernah menyerah untuk belajar dan terus belajar.
Misalnya anak-anak SAD di Sumatera yang memiliki keinginan besar dalam belajar Calistung (baca tulis hitung) meskipun kebanyakan masih secara informal karena belum sepenuhnya dapat mengakses sekolah, sementara orang tuanya belajar beralih dari berburu dan meramu ke bercocok tanam dan beternak sebagai mata pencaharian. Demikian juga dengan anak jalanan yang dengan tidak mengenal kata lelah terus belajar secara informal, ditengah aktivitas mengamen untuk menjawab tuntutan hidup. Sedangkan ODHA, transjender, dan pekerja seks komersil, di tengah-tengah dikotomi warga kelas dua, mereka memiliki keinginan besar dalam
belajar keterampilan agar dapat menjadi penopang hidup.

Adalah para pendamping program PNPM Peduli di 11 provinsi yang dalam tiga tahun terakhir tidak pernah menyerah dalam melakukan pendampingan dan pemberdayaankepada masyarakat terpinggirkan. Pengalaman selama melakukan pendampingan dan pemberdayaan inilah yang coba didokumentasikan oleh masing-masing pendamping dalam buku berjudul Mereka yang
Tidak Pernah Menyerah: Kisah Para Pendamping PNPM Peduli. Tidak hanya kisah sukses, buku ini juga mendokumentasikan bagaimana perjuangan, kesulitan, dan tantangan para pendamping selama melakukan tugas-tugasnya.

Selain para penulis buku, hadir sebagai narasumber diskusi adalah Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kemenko Kesra, Bapak Sujana Royat, Utusan Khusus Presiden untuk MDGs, Ibu Nila F. Moeloek, Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat, Bapak Adi Gunawan, dan Direktur Eksekutif Indonesia Mengajar, Bapak Hikmat Hardono.

Hadir juga anggota DPR, Budiman Sudjatmiko yang akan memberikan pemahaman seputar konsep pendampingan masyarakat yang ada dalam UU Desa Peduli Day menjadi tema besar kegiatan, setidaknya untuk mengingatkan kepada para calon
pemimpin bangsa bahwa ada sebagian yang sampai saat ini nasibnya masih jauh dari kata ideal, posisinya dianggap belum setara dengan warga negara kebanyakan.
 
Untuk itu, menyongsong Pileg dan Pilpres, sangat penting untuk dapat memastikan bahwa isu seputar pendampingan dan pemberdayaan masyarakat terpinggirkan menjadi bagian dari visi-misi para calon pemimpin.