Mendag Thomas; Jadi Panelis G20–OECD GFII-10

Mendag Thomas; Jadi Panelis G20–OECD GFII-10

Jakarta, Kabarindo– Di sela Pertemuan Kelompok 20 negara terbesar di dunia (G20).

Menteri Perdagangan Thomas Lembong memaparkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I dan II Kabinet Kerja. Paket kebijakan yang salah satunya berisi deregulasi dan debirokratisasi ini diharapkan mampu mensinergikan kebijakan regulasi nasional dan global guna menarik kembali investasi di dalam negeri.

Mendag Thomas Lembong menyampaikan Paket Kebijakan Ekonomi RI saat hadir sebagai panelis pada pada G20–OECD Global Forum on International Investment (GFII ke-10), kemarin (Senin, 5/10) di Istanbul, Turki.

“Presiden Joko Widodo dalam kurun waktu sebulan ini meluncurkan dua paket kebijakan yang diyakini akan segera memperbaiki tumpang tindih dan kelemahan regulasi yang menghambat pertumbuhan perdagangan dan invetasi. Paket-paket kebijakan berikutnya akan segera menyusul, dan perhatian utama kami adalah konsolidasi, misalnya menyangkut kemudahan perizinan, bukan peluncuran regulasi-regulasi baru," ujarnya.

Dengan langkah seperti itu, Mendag meyakini bahwa pemerintah Indonesia dapat menghindari adanya regulasi yang seolah-olah bagus di atas kertas namun merugikan di lapangan. "Paket kebijakan yang diluncurkan Pemerintah dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi seluruh instansi," imbuh Mendag.

Menurutnya, berbagai kebijakan restriktif di bidang perdagangan dan investasi dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi rendahnya kinerja. Dalam forum tersebut, Mendag Thomas Lembong menanggapi rendahnya capaian kinerja investasi global dibanding periode sebelum krisis keuangan global 2009, yaitu hanya 40%.

“Pertemuan GFII-10 membahas rekomendasi langkah-langkah untuk mengembalikan kinerja investasi (investment comeback) yang produktif, efisien, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendukung pertumbuhan inklusif,” tegas Mendag Thomas Lembong.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), sebagai mitra penyelenggara kegiatan, menyatakan bahwa Forum yang telah berlangsung sepuluh kali tersebut berfungsi sebagai ajang terpenting dunia di bidang investasi internasional yang melibatkan pemangku kebijakan/Pemerintahan, organisasi internasional, think tank, dan swasta.

Forum dibuka oleh Menteri Urusan Ekonomi Turki, Nihat Zeybekci, dan Sekjen OECD, Angel Gurria. Selain Mendag Tom Lembong, sebagai panelis pertama yang berbicara, Menteri-menteri lain yang menjadi panelis termasuk dari Rusia, Malaysia, Afrika Selatan, Senegal, dan Kosta Rika.

Tokoh-tokoh dunia yang berbicara pada forum tersebut juga menggarisbawahi pentingnya keselarasan dan saling dukung antara kebijakan perdagangan dan investasi. Selain itu, diakui bahwa keterbukaan perdagangan saja tidak cukup untuk memberikan insentif kepada pengusaha untuk berinvestasi, tetapi juga diperlukan iklim kebijakan yang kondusif serta dorongan bagi pembangunan infrastruktur, konektivitas dan sektor jasa.

Regulasi Investasi
Sebagian besar pembicara memandang penting dukungan bagi pengembangan global value chain (GVC). Regulasi terhadap GVC yang menghambat akan berakibat langsung pada pelemahan investasi dan perdagangan.

Di lain pihak, pembicara dari negara berkembang, termasuk Menteri Perdagangan Afrika Selatan Rob Davies, mengingatkan bahwa perkembangan perdagangan global dalam konteks GVC harus memperhatikan peran negara berkembang agar tidak hanya ditempatkan sebagai penyedia bahan baku dan pengimpor barang final.

Banyak negara telah melakukan langkah-langkah deregulasi dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi. Diyakini bahwa dampak kebijakakan ini tidak maksimal karena dilakukan berdasarkan template yang dikembangkan masing-masing. Dalam konteks inilah, pertemuan ini juga menyadari pentingnya peningkatan kerja sama internasional.

Berdasarkan paparan dan diskusi pada pertemuan tersebut, terdapat benang merah berupa harapan agar masyarakat dunia dapat membangun rezim regulasi investasi internasional yang menciptakan iklim terbaik bagi investasi, termasuk bagi kepentingan usaha kecil dan menengah.

Mengenai hal ini, Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Bachrul Chairi, yang mendampingi perjalanan Mendag Tom Lembong ke Turki, menyatakan bahwa Indonesia tetap memandang regulasi internasional dengan kacamata untuk kepentingan nasional. “Regulasi internasional dapat didorong agar lebih memberikan kepastian iklim investasi dan meningkatkan keterbukaan pasar. Karena itu, Indonesia perlu melakukan kajian untuk memastikan bahwa rezim regulasi internasional dapat menguntungkan kegiatan ekonomi di dalam negeri,” ujar Bachrul.

Bachrul meyakini dengan kondisi dunia yang terus berkembang pengembangan regulasi global menjadi tidak dapat dihindari. “Kita berkepentingan agar perkembangan tersebut selalu selaras dengan kesiapan nasional untuk memetik manfaat yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan kemakmuran rakyat,” tambahnya.