Mendag & Dubes USTR; Bahas Hambatan Perdagangan

Mendag & Dubes USTR; Bahas Hambatan Perdagangan

Nusa Dua, Bali, Kabarindo- Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan dan Kepala United States Trade Representative (USTR) Michael Froman hari Jumat (4/10) di Hotel Laguna, Nusa Dua, Bali.

Mereka melakukan pertemuan bilateral untuk meningkatkan hubungan perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat (AS). “Kami juga membahas isu dan kepentingan perdagangan yang dianggap masih menghambat perdagangan kedua negara,” ungkap Mendag.

Dalam pertemuan, Mendag Gita Wirjawan mengutarakan keinginannya agar pihak Amerika Serikat (AS) dapat segera melaksanakan hasil keputusan Badan Penyelesaian Sengketa World Trade Organization (WTO) terkait dengan peraturan larangan clove cigarette di pasar AS.

Menanggapi hal tersebut, pihak AS memohon agar Indonesia memberikan kesempatan untuk melakukan koordinasi dan kerja sama lebih lanjut dengan pihak Indonesia.

Mendag juga meminta pihak United States Department of Commerce (US-DOC) dan United States International Trade Commission (US-ITC) agar konsisten dengan ketentuan WTO dalam penyelesaian kasus Scope Ruling atas produk Oil Country Tubular Goods (OCTG) asal Indonesia.

Proses pembuatan OCTG di Indonesia telah melalui proses heat treatment yang signifikan, serta sejalan dengan keputusan akhir United States Customs Border Protection (CBP) dimana mereka juga telah mengakui bahwa heat treatment dilakukan oleh perusahaan Indonesia. “Sehingga
tidak ada alasan untuk meragukan keaslian produk OCTG asal Indonesia,” ujarnya.

Dalam kasus Dumping dan Countervailing Duty (CVD) atas produk Monosodium Glutamate (MSG), Mendag Gita Wirjawan mengharapkan pihak AS konsisten dengan ketentuan WTO dan tidak akan menjadikan hal ini sebagai hambatan perdagangan ke AS.

“Kita patuh ikut aturan AS dengan melakukan prosedur investigasi yang dilakukan oleh pihak AS, namun kami berharap hal ini tidak menjadikan hambatan bagi produk ekspor Indonesia,” jelasnya.

Kemudian Mendag juga meminta pemerintah dan kongres AS agar mempertimbangkan kembali pencabutan kebijakan pemberian fasilitas Generalized System of Preference (GSP) bagi negara-negara penerima, khususnya Indonesia. Fasilitas ini merupakan perangkat perdagangan yang sangat penting bagi industri dan konsumen AS, serta dunia usaha Indonesia dalam meningkatkan daya saing produk asal Indonesia di pasar AS.

Disamping itu, Mendag Gita Wirjawan juga meminta AS untuk mendukung kesuksesan perundingan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-9 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Desember mendatang. “Kami meminta pemerintah AS untuk mendukung butir-butir kesepakatan dalam KTM nanti, diantaranya fasilitasi perdagangan, pertanian, dan paket untuk negara-negara kurang berkembang (Least Developed Countries/LDCs),” katanya.

Sementara itu, isu dikedepankan oleh Duta Besar Froman adalah tindak lanjut konsultasi AS dan Selandia Baru mengenai ketentuan impor hortikultura dan impor hewan dan produk hewan yang telah dilakukan di Jakarta pada 23 September 2013 lalu.

Untuk isu ini, Mendag Gita menyatakan bahwa Indonesia telah banyak melakukan perubahan terhadap kebijakan dan
implementasi kebijakannya.

“Arah kebijakan kini lebih transparan, prosedur lebih sederhana, tidak ada pembatasan kuota, dan terbuka untuk setiap pelaku bisnis. Kami berharap pemerintah AS dapat
mempertimbangkan perkembangan upaya perbaikan yang sudah dilakukan Indonesia,” tambahnya.

Total perkembangan perdagangan Indonesia-AS dalam lima tahun terakhir meningkat 9,3%.

Pada tahun 2012, total perdagangan Indonesia-AS tercatat mencapai USD 26,5 miliar, sedangkan pada periode Januari-Juni 2013, mencapai USD 12,3 miliar.

Perkembangan ekspor Indonesia ke AS meningkat 7,04 % sejak 2008 sampai dengan 2012. Pada tahun 2012, ekspor Indonesia ke AS mencapai USD 14,9 miliar dan untuk periode Januari-Juni tercatat USD 7,74 miliar. Adapun impor Indonesia dari AS meningkat 12,7% dalam lima tahun
terakhir.

Sementara itu, impor Indonesia dari AS pada tahun 2012 mencapai USD 11,6 miliar, sedangkan periode Januari-Juni 2013 sebesar USD 4,6 miliar.