Kempera Gandeng Pemprov DKI; Audit Kewajiban Pengembang

Kempera Gandeng Pemprov DKI; Audit Kewajiban Pengembang

Jakarta, Kabarindo- Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mengajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk bekerja sama melakukan audit terhadap kewajiban perusahaan pengembang untuk menyediakan rumah susun (rusun).

"Saya datang ke sini (Balai Kota) untuk membahas soal kewajiban perusahaan pengembang untuk menyediakan rusun bagi warga. Setiap pengembang itu wajib memberikan 20 persen dari nilai bangunannya untuk membangun rusun," kata Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz seusai melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI Jakarta seperti dilansir dari laman beritasatu.

Menurut Djan, sampai dengan saat ini masih banyak perusahaan pengembang yang belum menunaikan kewajiban tersebut. Sehingga, lanjut dia, pihaknya akan memberikan peringatan kepada para pengembang agar segera menyediakan rusun untuk rakyat.

"Kalau kewajiban itu tidak dilaksanakan, maka kita akan berikan sanksi kepada para pengembang. Sanksinya itu berupa sanksi administratif, yakni pencabutan insentif," tutur Djan.

Nantinya, sambung dia, dari hasil audit investigasi bersama Pemprov DKI tersebut akan dapat diketahui perusahaan pengembang apa saja yang tidak melaksanakan kewajibannya.