Kemendag Pertegas Aturan SNI; Ada 218 Produk Dalam Pengawasan

Kemendag Pertegas Aturan SNI; Ada 218 Produk Dalam Pengawasan

Jakarta, Kabarindo- Kementerian Perdagangan RI mempertegas penerapan aturan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Saat ini, Kemendag sedang mengawasi 218 produk yang melanggar ketentuan SNI, 89 di antaranya dipastikan melanggar dan terancam ditindak tegas.

Kemendag melakukan pengawasan prapasar dan di pasar sesuai Permendag No. 14/M-Dag/Per/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan, serta Permendag No. 20/M-Dag/Per/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa.

“Setiap produk yang diberlakukan SNI secara wajib harus dibubuhi tanda SNI, NRP/NPB, dan label berbahasa Indonesia bila diperdagangkan. Saat ini sudah terdapat 106 produk yang terdiri dari 122 SNI yang sudah diberlakukan secara wajib. Pada periode Januari-Agustus 2014 terdapat 218 produk yang diawasi. Dari jumlah tersebut terdapat 60 produk (33 SNI, 13 label, dan 14 MKG) sudah sesuai ketentuan, terdiri dari 39 produk dalam negeri dan 21 impor. Sedangkan produk yang diduga tidak sesuai sebesar 89 produk (17 SNI, 49 label, dan 23 MKG) yang terdiri dari 22 produk dalam negeri dan 67 impor. Sisanya, sebesar 69 produk masih dalam proses pengujian di laboratorium," tegas Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Widodo, hari ini, Jumat (7/11).
Di samping pengawasan berkala, pada 29-31 Oktober 2014 telah dilaksanakan sidak di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan ditemukan beberapa produk yang diduga tidak memenuhi ketentuan, yaitu helm kendaraan bermotor roda dua (2 merek), penanak nasi/rice cooker (3 merek), kipas angin (1 merek), setrika listrik (1 merek), dan telepon seluler (2 merek). "Terhadap produk yang tidak sesuai ketentuan tersebut telah dilakukan teguran tertulis maupun proses penegakan hukum, seperti perintah penarikan barang, pelimpahan berkas ke kejaksaan, dan penyitaan produk”, imbuh Widodo.

Pada media briefing di ruang Flamboyan, Kemendag, Widodo menegaskan pemerintah akan terus melakukan pengawasan produk yang melanggar ketentuan SNI dan akan melakukan penerapan sanksi secara tegas tanpa pandang bulu. Penegakan SNI ini merupakan upaya Kemendag dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen.

Di era perdagangan global, standar merupakan suatu instrumen yang berperan dalam menentukan mutu produk. SNI disusun dengan mempertimbangkan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup (K3L), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Apabila suatu produk menjadi kebutuhan masyarakat umum dan terkait dengan K3L, Pemerintah dapat memberlakukan SNI secara wajib. Dalam hal ini, seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib memenuhi syarat mutu yang ditetapkan dalam SNI yang dibuktikan dengan diterbitkannya Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro). Dengan demikian, konsumen hanya akan mengonsumsi atau menggunakan produk yang terjamin mutunya dan aman.

Terdapat dua syarat utama pemberlakuan SNI secara wajib, yaitu kesiapan industri dalam negeri dan infrastruktur mutu (laboratorium uji dan LSPro). Apabila kedua hal tersebut terpenuhi, maka menteri teknis yang berwenang, misalnya Menteri Perindustrian, Menteri ESDM, Menteri Pertanian, dan sebagainya, akan menerbitkan Peraturan Menteri (Permen). Sebagai anggota dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia, melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN), akan menotifikasi draft Permen tersebut ke WTO selama minimal 60 hari. Hal ini ditujukan untuk menginformasikan kepada industri maupun importir bahwa Indonesia akan segera memberlakukan SNI secara wajib, serta untuk mendapat tanggapan dari mereka. Setelah dinotifikasi, kemudian draft akan ditandatangani oleh Menteri dan diundangkan di Lembaran Negara. Umumnya, minimal 6 bulan kepada pelaku usaha untuk dapat mempersiapkan produknya, baik yang akan diproduksi, maupun yang sudah beredar.

Untuk menjamin bahwa produk yang telah diberlakukan SNI secara wajib tersebut selalu sesuai dengan SNI, Kemendag sebagai koordinator pengawasan barang dan jasa, melakukan pengawasan. Kegiatan ini dilakukan melalui pengawasan prapasar dan di pasar. Pengawasan di pasar dilakukan secara berkala maupun khusus, baik sendiri maupun bersama instansi terkait. Pengawasan bersama dilakukan melalui Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar (Tim TPBB) yang antara lain beranggotakan BPOM, Kemenperin, ESDM, Kementan, BSN, KKP, dan Polri. Dalam pengawasan terdapat enam paremeter kunci, yaitu standar, label, klausula baku, cara menjual, iklan, dan layanan purna jual.

“Implikasinya di dalam negeri, bila konsumen selalu menggunakan dan mencari produk berkualitas (bertanda SNI), dan produsen berlomba-lomba menerapkan SNI secara sukarela, maka hal ini dapat mendorong pertumbuhan konsumsi produk dalam negeri secara signifikan. Pada akhirnya produk kita menjadi produk yang jaya di negeri sendiri. Hal ini juga sangat dimungkinkan, mengingat SNI sudah dirumuskan dengan mengacu pada standar internasional. Artinya bila kemudian produsen memutuskan melakukan ekspor, maka produk tersebut sudah memenuhi persyaratan standar internasional dan memudahkan transaksi perdagangan,” terang Widodo.