Kapuspen TNI; Beri Keterangan Resmi Terkait Proses Penegakkan Hukum Prajurit

Kapuspen TNI; Beri Keterangan Resmi Terkait Proses Penegakkan Hukum Prajurit

Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kabarindo- "Hal ini sebagai tindak lanjut dari OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilaksanakan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada tanggal 14 Desember 2016 yang lalu," kata Mayjen TNI Wuryanto, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI dalam keterangan pers terkait proses penegakkan hukum terhadap prajurit TNI yang terlibat dalam tindak pidana korupsi di ruang Media Center Pusat Penerangan Markas Besar (Puspen Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, akhir pekan ini, Jum'at (30/12/2016) kemarin.

Sebagaimana kita ketahui bersama, lanjut Kapuspen, pada tanggal 14 Desember yang lalu KPK telah melaksanakan OTT terhadap salah satu oknum pejabat di Bakamla (Badan Keamanan Laut). Dari hasil penyedikan dan pendalaman yang dilakukan oleh KPK terindikasi diduga ada oknum TNI yang terlibat dalam kasus tersebut. Sehingga pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama Panglima TNI dan seluruh prajurit TNI menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KPK yang telah membantu upaya-upaya yang dilakukan oleh pimpinan TNI dalam upaya mengurangi dan menghilangkan segala bentuk pelanggaran yang terjadi di prajurit TNI dimana pun bertugas dan berada.

Dalam kesempatan tersebut, Kapuspen juga menjelaskan, sebagaimana diketahui bahwa hari ini dan ke depan tantangan tugas TNI semakin berat, beragam, kompleks, sehingga fokus terhadap profesional prajurit, disertai dengan mentalitas, dan disiplin yang tinggi menjadi prioritas pimpinan TNI untuk memperbaiki ini semuanya.

"Dengan terjadinya kasus korupsi ini diharapkan ini menjadi kejadian yang terakhir kasus yang dilakukan oleh prajurit TNI," jelas Kapuspen TNI dalam keterangan pers yang didampingi  Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Mayjen TNI Dodik Widjanarko.

Terkait hal sama, dalam keterangan pers tersebut Kapuspen TNI memberikan kesempatan kepada Danpuspom TNI untuk menyampaikan terkait hal-hal mengenai penetapan Laksamana Pertama BU (Bambang Udoyo) sebagai tersangka pada kasus korupsi ini.

Dalam kesempatan tersebut, Mayjen TNI Dodik Widjanarko menjelaskan, bahwa di lingkungan TNI berdasarkan Undang-Undang No.31/1997 tentang Peradilan Militer, UU No.34/2004 tentang TNI, dan UU No.25/2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit serta aturan tentang Keangkuman dan Kepatraan di lingkungan TNI, dimana Anggota TNI aktif yang berada di luar struktur TNI tepatnya di sepuluh kelembagaan, diantaranya ada BNPB, BNPT, termasuk lingkungan BAKAMLA sudah diatur sesuai strata kepangkatan mulai dengan strada sampai dengan pangkat yang paling tinggi bahwa Keangkuman itu dan Kepatraan itu ditata. Yang lebih jelas bahwa angkum tertinggi dan patera tertinggi di lingkungan TNI adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Selanjutnya, Danpuspom TNI mengatakan, Tentara Nasional Indonesia mengapresiasi kinerja KPK terhadap upaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan BAKAMLA RI.

"Kami sangat mengacungkan jempol kepada rekan-rekan KPK, dimana pada 14 Desember 2016 telah terjadi OTT di kantor BAKAMLA RI Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Terhadap tersangka sipil telah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya oleh pihak KPK," ujar Danpuspom TNI.

Lebih jauh, Danpuspom TNI menerangkan, hasil koordinasi secara terus menerus kepada pimpinan KPK, kepada unsur-unsur terkait dilingkungan KPK, oleh POM TNI.

"Kami melaksanakan proses penyelidikan yang dalam dan teliti, dan kami sudah memeriksa beberapa saksi, dan kami sudah melakukan penggeledahan di kediaman Bapak Laksamana Pertama BU dan kami temukan barang bukti yang ada di situ," ungkap Danpuspom TNI.

Dengan melihat keterangan saksi dan alat bukti yang sudah kami dapatkan, penyidik Polisi Militer TNI dari hasil penyelidikan yang kami sudah laksanakan kajian, maka penyelidikan akan kita tingkatkan menjadi penyidikan, dan kami akan memanggil Laksamana TNI BU dengan Jabatan Direktur Data dan Informasi BAKAMLA RI sebagai tersangka.

Tindak pidana yang dilanggar adalah tindak pidana korupsi. Kami menghargai semua upaya penegakkan hukum dari unsur mana saja dalam rangka menegakkan hukum terhadap pelaku korupsi, namun harus tetap memegang asas praduga tidak bersalah.

"Dalam hal ini Panglima TNI selalu menekankan kepada saya dan penegak hukum di lingkungan TNI bahwa penegakkan hukum di lingkungan TNI harus dilaksanakan dengan baik dan benar dan ditegakkan setegak-tegaknya," ringkas Danpuspom TNI.

Danpuspom juga berjanji kepada rekan-rekan media yang ingin dan bersedia melakukan peliputan dalam proses persidangan di peradilan militer terkait kasus tersebut.

"Saya akan melaksanakan penyidikan proses Peradilan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, dan seadil-adilnya berdasarkan aturan Undang-Undang yang berlaku," tegas Danpuspom TNI.