Burger Menu
Logo

KABAR BAIK MENCERAHKAN

Beranda > Olahraga > Jokowi Akhir Pekan; Perpanjang Moratorium Izin Tata Kelola Hutan

Jokowi Akhir Pekan; Perpanjang Moratorium Izin Tata Kelola Hutan

Olahraga | Sabtu, 23 Mei 2015 | 10:00 WIB
Oleh : admin

BAGIKAN :
Jokowi Akhir Pekan; Perpanjang Moratorium Izin Tata Kelola Hutan

Jakarta, Kabarindo- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut.

Inpres yang ditandatangani 13 Mei lalu itu, bertujuan untuk menyelesaikan berbagai upaya penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut dalam rangka penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Mengutip laman resmi Sekretariat Kabinet, Inpres tersebut ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sekretaris Kabinet, Kepala Badan Informasi Geospasial, para gubernur, dan bupati/walikota.

Presiden Jokowi telah mengistruksikan jajaran pejabat terkait melanjutkan penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi dan area penggunaan lain sesuai yang tercantum pada Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.

Disebutkan, hutan produksi terdiri atas hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi.

“Penundaan izin baru dimaksud berlaku bagi penggunaan kawasan hutan alamat primer dan lahan gambut, dengan pengecualian diberikan kepada permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” demikian salah satu diktum Inpres.

Selain itu, pengecualian juga diberikan pada pelaksanaan pembangunan yang bersifat vital, yaitu geothermal, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu.

Sedangkan, perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaa kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku, serta restorasi ekosistem.

Presiden Jokowi juga telah menginstruksikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya untuk melanjutkan penyempurnaan kebijakan tata kelola bagi izin pinjam pakai dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam.

Menteri LHK juga wajib melanjutkan peningkatan efektivitas pengelolaan lahan kritis dengan memperhatikan kebijakan tata kelola hutan dan lahan gambut yang baik, antara lain, melalui restorasi ekosistem sepertid dilansir dari laman beritasatu.


TAGS :
RELATED POSTS


Home Icon


KATEGORI



SOCIAL MEDIA & NETWORK

Kabarindo Twitter Kabarindo Instagram Kabarindo RSS

SUBSCRIBE & NEWSLETTER