Indosat Pastikan Sistem Jaringannya; Aman Dari Penyadapan

Indosat Pastikan Sistem Jaringannya; Aman Dari Penyadapan

Jakarta, Kabarindo- Untuk mencegah terjadinya peristiwa penyadapan oleh pihak asing terhadap jaringan telekomunikasi.

PT Indosat Tbk mengklaim sudah memiliki berbagai sistem keamanan canggih yang menunjang.

Bahkan, sebagian besar perangkat milik Indosat sudah berstandar internasional dan ISO 27001 dan ISO 31000.

"Sebagai perusahaan penyedia jasa telekomunikasi, Indosat berkomitmen senantiasa menjaga keamanan dan kerahasiaan penggunaan layanan telekomunikasinya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku," tegas CEO Indosat, Alexander Rusli, dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com di Jakarta, Jumat (29/11).

Alex menjelaskan, ISO 27001 terdiri dari sistem manajemen keamanan informasi atau "Information Security Management". Sistem ini, sebagai pedoman ketika menyusun kebijakan sistem keamanan informasi atau "Information Security Policy".

Sedangkan ISO 31000 adalah bentuk sistem keamanan jaringan yang juga dievaluasi secara berkala oleh Indosat berdasarkan penilaian risiko (Risk Assessment) mengacu pada manajemen risiko (Risk Management) yang dilakukan oleh internal maupun eksternal auditor.

Selain itu, semua sistem keamanan Indosat sudah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan KM No. 4 Tahun 2001 tentang Fundamental Technical Plan (FTP) 2000 maupun aturan yang telah diamandemen yakni PM No. 9 Tahun 2010.

Tidak hanya itu saja, seluruh perangkat Indosat telah memiliki sertifikat dari Kementerian Kominfo sesuai Peraturan Menteri (PM) No 29 Tahun 2008, tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi. Jaringan keamanan tersebut juga sudah berstandar IT.

Bahkan, Indosat memiliki standar audit yang meliputi penerapan security control, business process, kepatuhan terhadap kebijakan serta pengujian teknis terhadap kerentanan jaringan, sehingga keamanan jaringan tetap terpelihara.

"Keamanan Indosat semakin baik, karena tidak menyerahkan pengelolaan sistem jaringan secara outsourcing atau kepada pihak lain," ungkapnya.

Indosat, lanjut Alex, juga berkomitmen membantu aparat penegak hukum untuk keperluan "Lawful Interception".

Hal ini telah mengacu PM Kominfo No. 11 Tahun 2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi dalam bentuk nota kesepahaman dan pedoman kerja.

"Indosat juga berkomitmen memberikan perlindungan data pelanggan dan informasi pribadi menjadi bagian yang sangat penting dalam perlindungan bagi pelanggan kami sebagaimana diamanatkan pada Pasal 42 UU No. 36 Tahun 1999," kata Alex.

Dalam hal ini, lanjut dia, Indosat secara tegas menyatakan bahwa tidak ada kerjasama penyadapan dengan pihak di luar APH terutama dengan pihak asing karena jelas hal tersebut melanggar Undang-Undang yang berlaku serta merugikan kepentingan negara dan bangsa Indonesia sendiri.

Nonot Harsono, anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), berpandangan bahwa pihak operator seluler di Indonesia tidak mungkin melakukan penyadapan karena sebagian besar sudah menjalankan komitmen untuk melindungi pelanggan.

"Tidak ada yang namanya menyadap, itu mencuri informasi. Kalau mencuri itu tidak bilang-bilang, dan operator tidak mungkin jualan informasi," tegasnya.

Sementara itu, pakar hukum telekomunikasi UI, Edmon Makarim, menyatakan penyadapan pada faktanya tidak selalu menggunakan jaringan telekomunikasi operator, melainkan juga dapat dilakukan secara langsung di luar jaringan operator.

"Asumsi tersebut keliru. Selain itu, tidak ada hubungan yang langsung antara kepemilikan saham asing dengan penyadapan pada jaringan," katanya seperti dilansir dari laman beritasatu.